Peneliti BRIN Siti Zuhro: Tantangan Terbesar Indonesia Bukan Sumber Daya, Tapi Hilangnya Arah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro, menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan kekurangan sumber daya alam, melainkan hilangnya arah dalam kehidupan bernegara.

“Negara besar tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kehilangan arah. Saat ini kita kehilangan arah, kehilangan keteladanan, dan keberanian melakukan koreksi,” ujar Siti dalam diskusi “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Universitas Harkat Negeri. Pernyataan Siti langsung mendapat perhatian publik setelah diunggah sejumlah akun di berbagaii platform media sosial tanah air.

Dorong Penguatan Demokrasi dan Transparansi

Siti menekankan, penguatan institusi demokrasi, transparansi kebijakan, serta pembangunan yang inklusif harus menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, tiga hal itu penting untuk mencegah pelemahan tata kelola pemerintahan.

Ia melihat arah kebijakan dan kepemimpinan yang jelas menjadi fondasi agar Indonesia tidak terjebak pada krisis kepercayaan publik. Tanpa itu, pembangunan berisiko berjalan tanpa arah dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Ruang Kritik Makin Sempit

Siti juga menyoroti ruang kritik yang dinilai makin menyempit. Upaya koreksi terhadap kebijakan kerap dipersepsikan negatif, bahkan dituduh sebagai tindakan makar.

Kondisi ini, katanya, membuat masyarakat dan akademisi enggan menyampaikan masukan konstruktif. Padahal, kritik yang sehat dibutuhkan sebagai mekanisme koreksi agar kebijakan pemerintah tidak melenceng.

Meski menyoroti sejumlah persoalan, Siti menegaskan Indonesia belum berada di titik krisis. Ia mengajak masyarakat tetap optimistis dan aktif mengawal arah pembangunan bangsa.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Beberapa waktu lalu pakar hukum tata negara, Feri Amsari, juga menggambarkan kekhawatiran terhadap arah kehidupan demokrasi dan kualitas negara.

“Awal kejatuhan negara dimulai dari direndahkannya pendidikan, akademisi tak dihargai. Pengkritik ditertibkan, sedangkan penjilat diberikan jabatan, dan semuanya sudah terjadi,” kata Feri Amsari.

Dia mengaku sedih terhadap keadaan ketika kekuasaan lebih menghargai loyalitas daripada kapasitas, serta lebih nyaman dengan pujian dibanding kritik.

Dalam konteks Indonesia hari ini, kutipan tersebut terasa relevan karena banyak masyarakat mulai melihat menurunnya kualitas ruang publik dan diskusi intelektual. Pendidikan sering diperlakukan sekadar alat administratif untuk menghasilkan tenaga kerja, bukan sebagai sarana membentuk warga negara yang kritis dan sadar.