Budi Arie Sesumbar: Isu Ijazah Tak Bisa Makzulkan Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan efektif meruntuhkan reputasi politik putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Ia memandang isu itu lebih mencerminkan persaingan antarelite dalam memperebutkan kekuasaan ketimbang persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Budi Arie dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan. Ia menduga polemik ijazah Gibran merupakan kelanjutan dari kontroversi serupa yang sebelumnya menyeret Jokowi.

“Sejak awal sudah kita antisipasi bahwa habis ijazah Pak Jokowi pasti ijazah Mas Gibran,” kata Budi Arie dikutip pada Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, kemunculan isu tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan bagi PROJO. Budi Arie menilai Gibran menjadi sasaran karena posisinya sebagai wakil presiden sekaligus figur muda yang berpotensi memainkan peran dalam persaingan kepemimpinan nasional pada masa mendatang.

“Tujuannya apa? Kandidat paling serius pemimpin Indonesia masa depan kan Mas Gibran. Umurnya masih muda. Sehingga harus dari awal, dari muda, mesti didegradasi,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan cara PROJO membaca polemik ijazah Gibran: bukan semata-mata sebagai persoalan dokumen pendidikan, melainkan juga sebagai bagian dari pertarungan politik untuk membentuk atau merusak reputasi seorang tokoh.

Namun, dugaan Budi Arie mengenai motif politik di balik polemik tersebut merupakan penilaiannya. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Gibran memiliki tujuan untuk menjegal karier politiknya.

Budi Arie Bandingkan Isu Ijazah dengan Korupsi

Budi Arie juga membedakan polemik ijazah dengan persoalan yang menurutnya memiliki dampak lebih langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti korupsi, permainan proyek, dan pelanggaran keuangan negara.

Ia berpendapat, persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan uang publik memiliki bobot politik yang berbeda karena menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih konkret.

“Kalau isunya korupsi, isunya main proyek, isunya pelanggaran terhadap keuangan negara, itu pasti mati kalau ijazahnya apa,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyimpulkan bahwa polemik ijazah lebih berkaitan dengan persaingan di kalangan elite politik.

“Isu ijazah ini bukan isu rakyat. Ini isu elite yang pengen berebut kekuasaan. Itu aja,” katanya.

Meski demikian, anggapan bahwa isu ijazah bukan persoalan rakyat merupakan pandangan politik Budi Arie. Bagi pejabat publik, kejelasan mengenai dokumen pendidikan tetap dapat menjadi bagian dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan.