Raja Juli Tak Tercantum dalam Rapat Terbatas Karhutla, Jhon Sitorus: Tak Dilibatkan di Istana, Didesak Mundur di DPR

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah namanya disebut tidak tercantum dalam daftar peserta rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Politikus PDI Perjuangan, Jhon Sitorus, menyoroti absennya Raja Juli dalam rapat tersebut. Ia mempertanyakan apakah Menteri Kehutanan itu kembali tidak dilibatkan dalam agenda strategis pemerintah, di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

“Raja Juli Tidak Dilibatkan (Lagi)?” tulis Jhon dalam narasi yang diunggah melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Menurut Jhon, Menteri Kehutanan semestinya memiliki peran penting dalam penanganan karhutla, selain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menilai Menhut seharusnya menguasai data mengenai wilayah yang terbakar, lahan yang masih dapat diselamatkan, hingga perkebunan sawit yang masih aman dari kebakaran.

Jhon juga menduga absennya Raja Juli bukan kali pertama terjadi. Ia mengeklaim Raja Juli beberapa kali tidak dilibatkan dalam agenda Presiden, mulai dari pelantikan, pertemuan terbatas, hingga pembahasan kebijakan strategis.

“Kalau dalam tongkrongan, Raja Juli seperti orang yang ‘dianggap nggak penting’. Ada atau nggak ada, peranannya sama saja. Kalaupun ada, biasanya pendapatnya nggak dianggap, cuma bertugas menambah suara ‘hahahaha’, sekalipun jokes kawan-kawannya nggak lucu,” tulisnya.

Jhon Sitorus Sindir Posisi Raja Juli di Kabinet

Jhon turut menyinggung kritik terhadap Raja Juli dalam rapat di DPR. Menurutnya, posisi Menteri Kehutanan itu menjadi serba sulit karena, dalam pandangannya, tidak diperhitungkan di kabinet, sementara di DPR justru mendapat desakan untuk mundur.

“Dilema betul jadi Raja Juli. Di kabinet nggak dianggap, di DPR disuruh mundur. Sama sekali nggak ada wibawa sebagai menteri. Padahal, Menteri Kehutanan adalah salah satu posisi strategis di republik ini,” tambahnya.

Ia kemudian menyindir penggunaan nama “Raja” pada nametag rompi yang kerap dikenakan Raja Juli saat melakukan kunjungan lapangan. Jhon menilai penyematan nama tersebut tidak mencerminkan posisi Raja Juli yang, menurut sindirannya, hanya menjadi “anak bawang” di kabinet.

Lebih lanjut, Jhon mendesak Raja Juli mengundurkan diri jika merasa masih memiliki kehormatan sebagai pejabat publik. Desakan itu disampaikannya dengan menyoroti karhutla yang disebutnya telah berlangsung selama tiga bulan dan belum sepenuhnya teratasi.

“Mundur akan menjadikanmu terhormat, bukan pengemis kehormatan dan pengakuan. Apalagi status sebagai sekjen partai politik, rasa-rasanya memalukan sekali ada sekjen yang nggak tahu malu dan tidak punya rasa hormat,” tandasnya.