Mahfud MD Sindir Prabowo: Ada yang Menyandera Presiden, Korupsi Pilih-pilih

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali mengkritik jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, Mahfud menyoroti kesenjangan antara pesan yang disampaikan Prabowo dalam berbagai pidato dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan substansi kebijakan, tetapi juga menyangkut koordinasi dan kendali pemerintahan. Ia menilai sejumlah kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang cukup kuat.

Mahfud bahkan mempertanyakan sejauh mana Presiden Prabowo memiliki keleluasaan dalam mengendalikan pemerintahannya.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube NOTASLIMBOY TV, dikutip Rabu, 23 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud ketika membahas sejumlah persoalan dalam pemerintahan Prabowo. Ia menduga terdapat faktor tertentu yang membuat Presiden tidak sepenuhnya leluasa menjalankan agenda pemerintahannya.

“Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” ujar Mahfud.

Soroti Kinerja Para Menteri

Mahfud tidak hanya mengarahkan kritik kepada Presiden. Ia juga menyoroti kinerja jajaran menteri yang menurut dia belum menunjukkan respons dan ketegasan yang memadai dalam menjalankan tugas.

Mahfud membandingkan situasi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, menteri-menteri pada periode sebelumnya relatif lebih cepat merespons persoalan yang muncul di kementerian masing-masing.

Mereka, kata Mahfud, juga lebih aktif memberikan penjelasan ketika terjadi persoalan yang menjadi perhatian publik.

Sementara dalam pemerintahan saat ini, Mahfud melihat sebagian menteri cenderung pasif. Kondisi itu, menurut dia, berpengaruh terhadap pola kerja pemerintahan secara keseluruhan.

Bagi Mahfud, koordinasi yang lemah dapat membuat kebijakan pemerintah tidak bergerak dalam satu arah yang jelas. Instruksi di tingkat pusat berisiko tidak diterjemahkan secara seragam ketika masuk ke level pelaksanaan.

Penegakan Hukum Ikut Disorot

Mahfud kemudian menghubungkan persoalan koordinasi dan kendali pemerintahan tersebut dengan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

Ia menilai pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Menurut Mahfud, tidak semua perkara yang memiliki indikasi dugaan korupsi diproses dengan pendekatan yang sama.

“Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa,” kata dia.