Saiful Mujani soal Wacana Naikkan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold: Ingin Monopoli di Segelintir Penguasa

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Wacana menaikkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menuai kritik.

Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menyebutnya sebagai obsesi. Dia menilai rencana itu bisa mengabaikan keragaman masyarakat.

“Obsesi dengan presidential threshold atapun parliamentary threshold dengan mengabaikan keragaman masyarakat,” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Senin (21/9/2026).

Dalihnya, kata Saiful, agar pemerintahan bisa efektif. Tapi menurutnya alasan itu dibantah dengan bukti empirik.

“Suara mereka sering dihubungkan dengan efektivitas pemerintahan. Tapi bukti empirik menunjukan tidak ada hubungan antra threshold dengan efektivitas pemerintahan,” ucapnya.

Saiful memberi gambaran perbedaan pemerintahan di Belanda dan Turki.

“Contoh, Belanda yang tak menganut threshold lebih efektif daripada Turki yang threshold-nya 7-10 persen,” terangnya.

Meski ambang batas di Turki lebih tinggi, Belanda dinilai lebih efektif.

“Dan Belanda ternyata lebih maju sosial ekonominya daripada Turki,” ucapnya.

Ketimbang untuk mengefektifkan pemerintahan, Saiful melihat penabahan ambang batas tersebut untuk memonopoli kekuasaan.

“Threshold lebih karena nafsu ingin monopoli di segelintir penguasa,” pungkasnya.

Gerindra Setuju

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono menyatakan partainya menyepakati ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar lima persen dalam pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu.

Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut dibicarakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah, yang berlangsung ketika dirinya sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke New Delhi, India.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” katanya.

Menurut Sugiono, Gerindra dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengatakan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah akan kembali menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah hal lain yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu.

Namun, Sugiono belum dapat memastikan kapan pembahasan revisi undang-undang tersebut akan dimulai di DPR RI.

“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi,” katanya.