PT 5 Persen Disebut untuk Jegal Partai Gajah, Loyalis Jokowi: Benci Boleh Dipelihara, tapi Jangan Dipaksa Jadi Analisis

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen kembali memantik perdebatan di ruang publik.

Mantan komisaris di era Presiden Joko Widodo, Dede Budhyarto, turut merespons anggapan bahwa wacana tersebut merupakan strategi partai penguasa untuk menjegal PSI.

Dede menilai anggapan tersebut tidak didukung oleh pengalaman Pemilu 2024.

Menurutnya, keberadaan parliamentary threshold bukan jaminan bagi sebuah partai politik untuk tetap mendapatkan kursi di DPR.

Dede Sentil Analisis Berbasis Kebencian

Dede secara blak-blakan menyinggung pihak-pihak yang menilai PT 5 persen sebagai upaya untuk menghambat partai tertentu.

“Katanya PT 5 persen cuma akal-akalan partai penguasa untuk menjegal partai gajah. Nih rangorang kalau bikin analisis pakai kebencian, logikanya jeblok mungkin kurang asupan gizi pada waktu itu,” ujar Dede, dikutip Fajar.co.id, Jumat (18/9/2026).

Loyalis Jokowi ini kemudian mengingatkan publik pada hasil Pemilu 2024 sebagai pembanding.

Ia menyinggung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama puluhan tahun memiliki kursi di parlemen, tetapi gagal memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

“PPP yang puluhan tahun bercokol di parlemen saja gagal masuk Senayan pada Pemilu 2024, padahal ambangnya masih 4 persen,” tukasnya.

Berdasarkan keputusan KPU, ambang batas perolehan suara sah nasional untuk penentuan kursi DPR pada Pemilu 2024 memang ditetapkan sebesar 4 persen.

Dari total 151.793.293 suara sah nasional, batas minimal yang harus diperoleh partai politik mencapai 6.071.731,72 suara.

Hanura hingga Partai Ummat Ikut Jadi Contoh

Dede juga menyinggung sejumlah partai lain yang gagal memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 2024.

“Hanura dan Perindo dengan sumber daya besar juga gagal. Partai Ummat besutan tokoh sekaliber Amien Rais gagal total masuk Senayan,” terangnya.

Menurut Dede, fakta tersebut menunjukkan bahwa ambang batas parlemen bukanlah fasilitas yang secara otomatis menguntungkan atau merugikan satu partai tertentu.

Dede kemudian menegaskan pandangannya mengenai fungsi ambang batas parlemen.

“Jadi, ambang batas itu bukan karpet merah atau palang pintu khusus untuk satu partai. Lolos tidaknya ditentukan oleh kepercayaan rakyat,” imbuhnya.

Menurut dia, partai politik tetap harus mendapatkan dukungan pemilih untuk bisa memperoleh kursi di DPR.

Lebih jauh, Dede menilai anggapan tersebut merupakan analisis politik yang didasari kebencian.

“Kebencian boleh dipelihara, tapi jangan dipaksa menjadi analisis, begonya terpampang nyata cetar membahenol,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)