Gibran Minta Maaf ke Korban Keracunan MBG, Akademisi: Orang Tua Bisa Menolak

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Wahyu Ario Pratomo menilai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit Efarina, Tanah Karo, Sumatera Utara, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani para korban.

Menurut Wahyu, kehadiran Gibran dan respons langsung pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap siswa yang terdampak.

“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu, dikutip Kamis (17/9/2026).

Namun, Wahyu menilai penanganan korban perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Hal itu dinilai penting mengingat program tersebut menyasar anak-anak dalam jumlah besar.

Wahyu mendorong pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG. Pengawasan rutin, inspeksi mendadak, hingga pencatatan dan pelacakan makanan dari setiap dapur penyedia dinilai perlu diperkuat.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memiliki mekanisme untuk menghentikan sementara operasional dapur penyedia apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan.

Langkah tersebut, kata Wahyu, diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi sekaligus menjaga kepercayaan orang tua terhadap program MBG.

“Apabila kasus keracunan MBG ini terus berulang maka kepercayaan publik terhadap program MBG akan makin menipis, dan akan terjadi aksi penolakan dalam skala yang besar pada orang tua siswa agar sekolah tidak lagi menerima MBG untuk diberikan kepada anak-anaknya,” ujarnya.

Wahyu menilai respons pemerintah terhadap korban harus berjalan bersamaan dengan perbaikan tata kelola MBG.

Sebab, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan dari seberapa cepat pemerintah menangani korban ketika persoalan terjadi, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejadian serupa terulang.

“Karena program MBG menyasar anak-anak dalam skala yang sangat besar, standar keamanan pangan, pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia menambahkan evaluasi menyeluruh diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi titik persoalan dalam rantai penyediaan makanan, mulai dari proses produksi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

“Pada akhirnya, keberhasilan tindak lanjut pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa cepat korban ditangani, tetapi dari apakah pemerintah mampu memastikan kejadian serupa tidak berulang,” ujar Wahyu.