KDM Dikaitkan Jadi Cawapres Gibran, Heru Subagia: Terlalu Naif dan Gegabah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengamat politik Heru Subagia kembali melontarkan kritik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.

Kali ini, Heru menyinggung langkah KDM yang mengundang pegiat dan aktivis isu perampasan aset koruptor serta hukuman mati, termasuk Supriyono alias Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Menurut Heru, langkah tersebut belum cukup untuk menunjukkan keberanian politik dalam menghadapi persoalan korupsi, khususnya yang menyangkut koruptor kelas kakap.

Bahkan, Heru mengaku telah menyimpulkan posisi politiknya terhadap KDM. Ia menilai Dedi Mulyadi belum layak masuk dalam bursa calon pemimpin nasional untuk Pilpres 2029.

Heru Klaim KDM Tak Berani Hadapi Koruptor Kakap

Heru menilai terdapat kesenjangan antara aksi politik yang ditampilkan KDM dengan keberanian yang menurutnya dibutuhkan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Ia menyebut KDM baru sebatas menyampaikan wacana dan belum menunjukkan keberanian menghadapi persoalan korupsi kelas kakap.

“Tidak punya nyali, sekadar hanya berwacana pemberantasan korupsi yang melibatkan koruptor kakap di Jawa Barat,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (5/9/2026).

Heru juga menilai KDM tidak cukup berani memberikan komentar terhadap sejumlah persoalan nasional yang berkaitan dengan korupsi kelas kakap.

Kritik tersebut kemudian dikaitkan Heru dengan kontestasi politik menuju Pilpres 2029.

“Pada titik kulminasi ini, titik kekecewaan yang paling mendasar dan hebat ini, saya dalam konteks pengamat politik dan juga sebagai pihak entitas politik nasional saat ini menindaklanjuti kontestasi Pilpres 2029 dengan memperhatikan, mempertimbangkan, dan mempertegas posisi KDM saat ini,” tukasnya.

Ia mengatakan posisi KDM perlu dilihat tidak hanya dari sisi elektabilitas, tetapi juga keberanian dan sikap politik yang ditunjukkan kepada publik.

“Tentunya saya menyatakan bahwa KDM betul-betul tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya diharapkan,” sebutnya.

Pemberantasan Korupsi Jadi Tolok Ukur

Heru kemudian menempatkan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu ukuran penting bagi calon pemimpin nasional.

Menurutnya, pemimpin harus memiliki keberanian untuk mendorong pemberantasan korupsi, termasuk memberikan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi kelas kakap.

“Salah satu keberanian, tekad, dan juga mandat dari rakyat Indonesia adalah berkaitan masalah pemberantasan korupsi, memenjarakan koruptor, dan tentunya memberikan hukuman paling maksimal, yaitu hukuman mati bagi koruptor kelas kakap,” jelasnya.

Heru juga mulai mengaitkan penilaiannya dengan peta kandidat potensial menuju Pilpres 2029.