Ekonom UI Soroti Rencana Cetak Ulang Buku SD-SMA: Kenapa Tak Manfaatkan BSE?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, mendukung pernyataan pegiat media sosial Ferry Koto terkait kritiknya terhadap rencana cetak ulang buku pelajaran SD, SMP, dan SMA.

Berly mengungkapkan, pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang ada.

“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4.500–Rp14.000) alias terjangkau,” kata Berly, dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/8/2026).

Program tersebut kemudian berkembang. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kala itu mengoordinasikan sekaligus membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping oleh guru-guru terpilih.

“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.

Karena itu, menurut Berly, upaya Ferry mengkritik rencana cetak ulang tersebut perlu didukung. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak memanfaatkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah dihasilkan selama beberapa dekade.

“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain,” jelasnya.

Padahal, menurutnya, solusinya sederhana.

“Tinggal besarkan font size lalu di-upload ke website BSE Kemdikdasmen,” sambung Berly.

Kritik Ferry Koto

Sebelumnya diberitakan, Ferry Koto meminta para guru, aktivis, dan pemerhati pendidikan mencermati wacana pengadaan buku sekolah secara terpusat yang disebut berkaitan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto.

Ferry menilai pengadaan buku secara terpusat berpotensi merusak mekanisme penyediaan buku sekolah yang selama ini telah dibangun pemerintah.

“Aktivis pendidikan, pemerhati pendidikan, para guru harus cegah jika Presiden Prabowo akan membuat proyek pengadaan buku kembali terpusat. Sudah edan jika ini yang dilakukan. Akan merusak sistem baik yang sudah dibangun dengan susah payah,” tulis Ferry dalam unggahannya.

Ferry kemudian mempertanyakan keterlibatan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam menyampaikan informasi terkait buku sekolah.

Menurutnya, saat ini terdapat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memiliki kewenangan dalam urusan pendidikan, termasuk terkait perbukuan sekolah.

“Ini aneh. Ada Mendikdasmen tapi yang press rilis soal buku sekolah malah Mensesneg dan Seskab,” tulisnya.

Ferry bahkan mempertanyakan apakah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki pandangan berbeda terhadap gagasan yang disampaikan Presiden.