Ekonom UI Dukung Ferry Koto yang Kritik Rencana Cetak Ulang Buku SD-SMA: Cukup Besar Dana APBN yang Perlu Dialokasikan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mendukung pernyataan Pegiat Media Sosial, Ferry Koto. Terkait dengan kritiknya terhadap rencana cetak ulang buku pelajaran SD, SMP, dan SMA.

Dia mengungkapkan, saat era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang ada.

“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp 4,500 – 14,000) alias terjangkau,” kata Berly dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/8/2026).

Programnya lalu berkembang dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kala itu, mengoordinir serta biayai penulisan buku utama dan pendamping oleh guru-guru terpilih.

“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.

Karenanya, menurutnya perlu mendukung upaya Ferry mengkritik rencana cetak ulang tersebut. Dia turut menanyakan kenapa pemerintah tidak gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah dihasilkan selama beberapa dekade.

“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di upload ke website BSE Kemdikdasmen,” jelasnya.

Kritik Ferry Koto

Sebelumnya diberitakan, Ferry Koto, meminta para guru, aktivis, dan pemerhati pendidikan mencermati wacana pengadaan buku sekolah secara terpusat yang disebut berkaitan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto.

Ferry menilai pengadaan buku secara terpusat berpotensi merusak mekanisme penyediaan buku sekolah yang selama ini telah dibangun pemerintah.

“Aktivis pendidikan, pemerhati pendidikan, para guru harus cegah jika Presiden Prabowo akan membuat proyek pengadaan buku kembali terpusat. Sudah edan jika ini yang dilakukan. Akan merusak sistem baik yang sudah dibangun dengan susah payah,” tulis Ferry dalam unggahannya.

Ferry kemudian mempertanyakan keterlibatan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam menyampaikan informasi terkait buku sekolah.

Menurutnya, saat ini terdapat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memiliki kewenangan dalam urusan pendidikan, termasuk terkait perbukuan sekolah.

“Ini aneh. Ada Mendikdasmen tapi yang press rilis soal buku sekolah malah Mensesneg dan Seskab,” tulisnya.

Ferry bahkan mempertanyakan apakah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki pandangan berbeda terhadap gagasan yang disampaikan Presiden.

“Apakah Mendikdasmen menolak ide yang disampaikan Presiden? Karena Mendikdasmen tahu bahwa apa yang akan dilakukan salah?” ujarnya.