100 Ribu Lebih Guru Jadi PPPK Paruh Waktu, Iman Zanatul Haeri: Status Tak Jelas, Kesejahteraan Tak Tentu

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pegiat pendidikan Iman Zanatul Haeri menyoroti kebijakan pengangkatan lebih dari 100 ribu guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia mempertanyakan kepastian status dan kesejahteraan para guru yang telah berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Melalui unggahan di media sosial, Iman menyebut para guru tersebut menghadapi ketidakjelasan mengenai status serta kesejahteraan meskipun telah menjadi ASN.

“100.000 lebih guru, jadi PPPK Paruh waktu, dengan jaminan status tidak jelas, kesejahteraan yang tidak tentu, padahal mereka ASN. Itu hanya terjadi di zaman MBG,” tulis Iman dalam unggahannya, dikutip Senin, (10/8/2026).

Selain menyoroti persoalan guru PPPK paruh waktu, Iman juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia.

Ia menyebut jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai sekitar 4 juta anak. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 217 ribu anak yang putus sekolah, 337 ribu anak usia SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, serta sekitar 575 ribu anak yang disebut belum pernah bersekolah.

Iman juga menyoroti anak usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah. Menurut dia, jumlah kelompok usia tersebut mencapai sekitar 1,1 juta anak.

“43 ribu itu hanya sekitar 1% dari anak tidak sekolah di Indonesia,” tulisnya.

Pernyataan tersebut menyoroti kesenjangan antara besarnya persoalan anak tidak sekolah dengan jumlah anak yang menjadi sasaran intervensi pendidikan. Iman menilai persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan perlu menjadi perhatian, di tengah persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru.

Unggahan Iman tersebut kemudian menempatkan dua persoalan pendidikan dalam satu sorotan, yakni kondisi guru PPPK paruh waktu dan masih tingginya jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan di Indonesia.

Hingga Agustus 2026, pemerintahan mengklaim lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya putus sekolah atau hidup di jalanan telah kembali belajar melalui program Sekolah Rakyat.

Program ini memperluas akses pendidikan gratis untuk mengembalikan anak-anak kurang mampu agar dapat kembali bersekolah dan memiliki harapan masa depan.

(Erfyansyah/Fajar)