Denny Indrayana Serang Gibran, Pengamat: Ada Agenda Politik Besar di Baliknya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Serangan Prof Denny Indrayana terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum dan konstitusi.

Di balik desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gibran, pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menduga terdapat agenda politik untuk mengganggu posisi dan elektabilitas putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Heru mengatakan rangkaian pernyataan Denny Indrayana perlu dilihat dalam konteks politik yang lebih luas.

Menurutnya, isu mengenai legalitas pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 kembali diangkat karena posisi politik Gibran kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu kandidat potensial dalam bursa Pilpres mendatang.

Pertanyakan Sikap Denny Indrayana

Heru menilai sikap Denny Indrayana yang selama ini dikenal keras mengkritik pencalonan Gibran hingga meminta Prabowo memberhentikannya memiliki konteks politik tertentu.

Ia pun mempertanyakan alasan Denny kembali mengangkat persoalan tersebut dalam situasi politik saat ini.

“Denny Indrayana ke mana aja selama ini? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Seolah-olah kehadiran Anda dalam konteks pendekar demokrasi,” ujar Heru kepada Fajar.co.id, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Heru, Denny selama ini menggunakan kapasitasnya sebagai akademisi dan pakar hukum untuk menyampaikan kritik terhadap proses pencalonan Gibran.

“Berbicara menentang dengan ekstremnya pencapresan Gibran Rakabuming Raka hingga membuat Anda sangat bangga dan gagah meminta dan bahkan menyurati Prabowo untuk segera pecat Gibran sebagai wakil presiden,” ucapnya.

Ia menilai gaya komunikasi tersebut berpotensi menempatkan Denny sebagai figur yang memainkan peran tertentu dalam dinamika politik nasional.

“Tentunya Denny Indrayana sepintas berkopoh-kopoh dan kejar tayang untuk diperankan dan juga memerankan peran yang seolah-olah bercerita tentang hukum dan dalil-dalilnya,” tukasnya.

Bukan Sekadar Persoalan Konstitusi

Heru mengatakan pernyataan Denny selama ini kerap dibingkai sebagai konsekuensi dari pemahamannya terhadap hukum dan konstitusi.

“Apa yang diucapkan Denny Indrayana ini didaulat sebagai cerminan seorang profesor yang memahami betul konteks konstitusi dan juga ketidaksahan Gibran sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo,” sebutnya.

Ia melihat isu tersebut kembali mencuat karena berkaitan dengan kontroversi proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

“Komunikasi dan juga pernyataan-pernyataan kerasnya seolah-olah mengiringi sebuah isu besar yang sarat makna dan mengingatkan kembali bagaimana kontestasi Pilpres 2024 kemarin berlumuran tentang pelanggaran konstitusi,” tutur Heru.