Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Ditopang Jasa, Indef: Belum Berdampak ke Kesejahteraan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 sebesar 5,29 persen masih menyisakan persoalan struktural yang serius.

Ia mengatakan pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sektor tradable, justru tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, pertumbuhan lebih banyak ditopang sektor jasa yang bersifat non-tradable dan relatif kurang menyerap tenaga kerja. Seperti sektor informasi dan komunikasi, akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas.

“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Esther, Jumat (7/8/2026).

PMI Manufaktur Kontraksi, Tekanan Biaya Masih Tinggi

Esther menambahkan, pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur S&P Global. Hal itu mencerminkan pelemahan permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta tekanan akibat tingginya biaya energi, ketergantungan bahan baku impor, dan persaingan produk impor.

“Padahal, jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan lebih tinggi, sektor manufaktur seharusnya mampu tumbuh konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebagai mesin utama industrialisasi,” tegasnya.

Investasi Rp511,8 T Belum Serap Kerja Berkualitas

Di sisi investasi, Esther menilai peningkatan realisasi investasi belum sepenuhnya dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Ia mencatat pertumbuhan investasi sebesar 7,1 persen atau senilai Rp511,8 triliun hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen. Selain itu, masih terdapat perbedaan data penyerapan tenaga kerja antara BKPM dan BPS yang perlu diklarifikasi kedua instansi.

Menurutnya, kualitas tenaga kerja Indonesia juga masih jadi tantangan. Dominasi pekerja informal dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja belum sejalan dengan kebutuhan kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada industri bernilai tambah tinggi.

“Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi. Dukungan terhadap industri manufaktur perlu diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan daya saing industri domestik, serta kebijakan yang mampu mendorong investasi,” pungkasnya.