Denny Indrayana Bilang Putusan MK 90 hingga ‘Cawe-cawe’ Jokowi Bisa Jadi Alasan Gibran Harus Dipecat

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, kembali mengulas pandangannya mengenai kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dikatakan Denny, polemik yang muncul setelah tulisan sebelumnya berjudul ‘Memecat Gibran’ mendorong dirinya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan dan mekanisme yang menurutnya dapat ditempuh.

Denny menegaskan, respons publik terhadap gagasannya beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak hingga melontarkan kritik.

Denny Jelaskan Alasan Mengapa Gibran Harus Dipecat

Denny menyebut dirinya merasa perlu menerangkan dasar argumentasi yang ia bangun terkait usulan pemberhentian Gibran.

“Surat saya sebelumnya, ‘Memecat Gibran’, mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir-mencibir,” ujar Denny dikutip fajar.co.id, Minggu (2/8/2026).

Ia kemudian menekankan bahwa dinamika tersebut merupakan hal yang lumrah dalam politik.

“Begitulah politik, yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan: mengapa Gibran perlu dipecat, dan bagaimana pemecatan itu dilakukan,” ucapnya.

Denny menegaskan, menurut pandangannya, Gibran sejak awal tidak layak maju sebagai calon wakil presiden.

“Mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan Wakil Presiden, menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden,” tukasnya.

Ia bahkan menyinggung kapasitas Gibran sebelum menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Jangankan calon wakil presiden, kapasitas-intelektualnya bahkan patut dipertanyakan ketika maju sebagai calon Wali Kota Solo,” imbuhnya.

Demokrasi Dibajak oleh Politik Uang

Selanjutnya, Denny mengaitkan kritiknya dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya mengalami kemunduran akibat praktik politik uang dan manipulasi elektoral.

“Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi (daulat rakyat) dibajak DUITokrasi (daulat uang),” timpalnya.

Ia melihat kemenangan dalam pemilu kini tidak lagi bertumpu pada kapasitas dan integritas.

“Dalam praktik politik yang makin bejat, jalan menuju kemenangan seolah diolah hanya tinggal dua: politik uang dan politik curang,” cetusnya.

Menurut Denny, kondisi tersebut membuat meritokrasi politik semakin terpinggirkan.

“Dalam pemilu yang dikorupsi (electoral corruption), modal untuk menang bukan lagi kapasitas-intelektual dan integritas-moral. Modalnya cukup satu, unggul secara elektoral, bagaimanapun caranya, apa pun strateginya,” bebernya.