Ferry Koto: Pernyataan Kepala BGN Justru Akui MBG Tunda Perbaikan Sekolah

Fajar.co.id, Jakarta — Pegiat media sosial Ferry Koto mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pernyataan Sudaryono justru membuka fakta bahwa anggaran MBG menyebabkan perbaikan sekolah harus dilakukan bertahap.

“Ini justru mengakui bahwa perbaikan atau revitalisasi sekolah tidak bisa dilakukan serentak di tahun ini, karena anggaran pendidikan yang di dalamnya ada alokasi untuk perbaikan sekolah dipakai oleh MBG,” ujar Ferry Koto dalam unggahan di akun pribadinya, Sabtu (1/8/2026).

Sebelumnya, Sudaryono menyatakan perbaikan sekolah dilakukan pemerintah era Prabowo secara bertahap. Targetnya dimulai 2025, dilanjutkan 2026, dan diselesaikan tahun depan.

Menurut Ferry, hal itu menunjukkan anggaran perbaikan tidak cukup karena lebih diprioritaskan untuk MBG. Ia menyinggung foto pemberitaan Kompas soal anak-anak makan MBG di sekolah yang kondisinya memprihatinkan di Grobogan.

“Ini kamu yang bahlul, atau Tuhan membuka aib pemerintahan ini sehingga mengakui bahwa MBG-lah yang membuat banyak anak harus tetap bersekolah di sekolah yang hampir ambruk, karena anggaran perbaikinya tidak ada,” tulisnya.

Bandingkan dengan Era SBY dan Jokowi

Ferry meminta BGN memahami terlebih dahulu soal siklus perawatan dan revitalisasi sekolah. Ia menyebut sekolah baru tidak mungkin rusak dalam 1-5 tahun karena memiliki spesifikasi konstruksi hingga 50 tahun.

Ia mencontohkan era pemerintahan SBY. “Era Pak SBY dengan Prof Bambang Sudibyo yang dilanjutkan Prof. M. Nuh, ada ratusan ribu bangunan sekolah dibangun. Baik sekolah baru atau penambahan gedung baru. Jangan kamu pikir orang tak kerja era itu,” ujarnya, tegas.

Ferry juga menyebut era SBY meluncurkan DAK Fisik untuk perbaikan sekolah. Hal serupa dilanjutkan era Jokowi dengan mengalihkan sebagian DAK Fisik ke anggaran pusat dan dikerjakan Kementerian PU.

“Jadi, bukan tidak ada perbaikan sekolah masa SBY, maupun Jokowi. Ada, bahkan banyak membangun gedung sekolah baru. Cuma karena keterbatasan anggaran, dilakukan bertahap,” katanya.

Desak Evaluasi MBG dan BGN

Ferry menyoroti lonjakan anggaran pendidikan pada 2025-2026 yang justru banyak dialokasikan ke MBG. Padahal, menurutnya, jika tidak ada MBG atau anggarannya dipangkas, revitalisasi sekolah bisa dilakukan sekaligus di 2025.

“Itulah realitasnya, jadi jangan seenaknya saja main tuding seolah pemerintahan sebelumnya tidak melakukan perbaikan sekolah. Justru karena tidak ada MBG di era sebelumnya maka bisa banyak melakukan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah baru,” tegasnya.