Fahrul Dason Desak Kerja Sama dengan Kemendikdasmen demi Pelajar Indonesia di Rakernas PP IPM

PORTALUTAMA.NET, DEPOK — Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata, Depok, Jawa Barat, Sabtu-Ahad (18-19/7/2026).

Mengusung tema, ‘Harmonisasi Strategi Gerakan Algoritma Pelajar Berdampak’, forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh pimpinan wilayah IPM untuk menyusun arah gerak organisasi selama satu periode kepengurusan.

Selain mengevaluasi program kerja tingkat pusat, Rakernas juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai aspirasi, gagasan, serta rekomendasi dari Pimpinan Wilayah (PW) IPM se-Indonesia.

Delegasi Sulsel Hadir dengan Sejumlah Rekomendasi

PW IPM Sulsel turut ambil bagian dalam Rakernas dengan dipimpin langsung Ketua Umum Terpilih, Fahrul Dason.

Rombongan Sulsel juga diperkuat Sekretaris Umum Terpilih Muh Ihdin Khair, Bendahara Umum Terpilih Sri Wahyuni Akil, serta Ketua Bidang Organisasi Akram Saharuddin.

Dalam forum tersebut, Fahrul tidak hanya mengikuti agenda Rakernas, tetapi juga menyampaikan sejumlah usulan yang disebut mewakili kebutuhan kader IPM di Sulawesi Selatan.

Pada sesi Progress Report Rakernas, Fahrul memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum nasional tersebut.

Menurutnya, mekanisme dialog yang dibangun selama Rakernas berpotensi menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi pelajar di berbagai daerah.

“Kami sangat mengapresiasi rakernas ini. Kami yakin proses dialogis yang terbangun di forum ini akan melahirkan dampak nyata bagi basis pelajar di seluruh Indonesia,” ujar Fahrul.

Minta Perkaderan Jadi Prioritas

Di balik apresiasinya, Fahrul juga menyampaikan sejumlah catatan untuk pengurus pusat.

Ia menekankan pentingnya menjadikan agenda kaderisasi sebagai fokus utama organisasi.

Kata dia, PP IPM perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga Muhammadiyah agar proses pembinaan kader berjalan lebih optimal hingga ke tingkat daerah.

“PP IPM harus menjadikan agenda perkaderan sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, pimpinan pusat harus lebih masif menurunkan kebijakan taktis dengan membangun kerja sama erat antarlembaga,” Fahrul menuturkan.

“Khususnya dengan Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) serta Lembaga Pengembangan Pesantren (LPP),” tambahnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut berangkat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan masih ada sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang belum sepenuhnya mendukung agenda kaderisasi IPM.