Perempuan, Penentu Demokrasi yang Belum Menentukan

Oleh: Muliaty Mastura Yusuf
(Wakil Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sulawesi Selatan)

Pemilu legislatif masih jauh, sekira 2,5 tahun lagi pesta akbar ini digelar pada awal 2029.

Membincang posisi perempuan sebagai penentu demokrasi yang memiliki daya pikat dan nilai tawar tinggi, sangat seksi didiskusikan jauh sebelum masuk fase pesta pemilu itu.

Betapa tidak, lebih dari 50,2% pemilih dalam Pemilu 2024 adalah perempuan. Artinya, mayoritas penentu arah lima tahun demokrasi Indonesia ada di tangan ibu-ibu, mbak-mbak, dan perempuan muda. Data KPU mencatat jumlah pemilih perempuan mencapai 106,3 juta jiwa dari total 204,8 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Angka itu bukan main-main. Di lapangan, perempuan juga menjadi tulang punggung logistik demokrasi. KPU mencatat lebih dari 60% anggota KPPS adalah perempuan. Mereka yang begadang menghitung suara, menjadi saksi, menggerakkan posko, hingga mengantar tetangga ke TPS.

Bahkan dalam pengambilan keputusan keluarga, survei Indikator Politik Indonesia 2023 menunjukkan 48% responden menyebut istri/ibu sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan politik di rumah.

Dengan kata lain, demokrasi Indonesia secara faktual digerakkan dan ditentukan oleh perempuan.

Paradoks Keterwakilan

Namun di sinilah paradoksnya. Jika perempuan adalah penentu utama di bilik suara, mengapa mereka belum menjadi penentu di meja kebijakan?

Data DPR RI periode 2024-2029 menunjukkan keterwakilan perempuan baru 21,2%. Jauh dari target 30% sebagaimana diamanatkan UU Pemilu. Di tingkat kepala daerah, angkanya bahkan lebih rendah. Dari 514 kepala daerah, hanya sekitar 10% yang dijabat perempuan.

Di internal partai politik, kondisinya tidak jauh berbeda. Perempuan sering ditempatkan di “sayap” atau “badan” perempuan. Jarang yang duduk sebagai bendahara umum, sekjen, atau ketua umum. Kuota 30% sering diakali dengan menaruh caleg perempuan di nomor urut yang tidak memungkinkan untuk menang.

Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang hanya menghiasi daftar caleg dari pemilu ke pemilu, yang sudah berjuang mati-matian sebagai kader militan partai, yang mengalir dari posko banjir ke posko pemilu. Mengurus BPJS warga, mendampingi UMKM, hingga menghafal nama anak-anak di 12 desa. Tapi ketika pemilu tiba, ia kalah. Kalah oleh caleg yang tiga bulan muncul dengan spanduk megah dan amplop yang wah.

Ini bukan cerita satu orang perempuan. Tapi potret ribuan kader perempuan yang bekerja dari bawah, tapi sistem tidak memberi ruang untuk naik.

Mengapa Ini Bahaya?