Harga Daging Sapi Melambung, Pedagang Ramai-ramai Mogok Jualan, Kenaikan Dipicu Impor dan Kurs Dolar

PORTALUTAMA.NET, BANDUNG — Harga daging sapi di sejumlah pasar Jawa Barat melambung hingga menembus Rp160 ribu per kg. Hal itu memicu mogok jualan pedagang di Bandung dan Cicalengka.

Disperindag Jabar menyebut kenaikan ini dipicu impor bibit sapi dan melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani mengatakan, kenaikan harga sudah melampaui Harga Acuan Penjualan sebesar Rp140.000/kg. Sejak dua pekan lalu, harga merangkak dari Rp141.142/kg dan terus naik hingga tingkat rumah potong hewan.

“Daging sapi termasuk yang kenaikannya melampaui HAP,” ujar Nining kepada awak media di Bandung, Selasa, 19 Mei 2026.

Impor dan Kurs Dolar Jadi Pemicu

Nining menjelaskan, mayoritas bibit za penggemukan di Indonesia masih diimpor dari Australia, India, dan Selandia Baru. Akibatnya, fluktuasi kurs dolar langsung berdampak pada harga di tingkat pedagang.

Kenaikan BBM non subsidi juga disebut berpengaruh, meski tidak signifikan. Sebagian besar armada distribusi logistik dan kendaraan angkut pangan masih menggunakan BBM non subsidi untuk operasional.

Saat ini, kondisi di lapangan bervariasi. Di Pasar Cicalengka, hanya 2 dari 10 pedagang yang masih berjualan untuk menghabiskan stok.

Di Pasar Kosambi, mayoritas pedagang sudah mogok dan hanya satu yang bertahan dengan harga Rp160 ribu/kg. Sementara di Pasar Kordon, seluruh pedagang masih buka tapi stok sangat minim dan bersiap mogok jika pasokan makin terbatas.

Stok Aman, Pemprov Tunggu Solusi Pusat

Nining memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau di Jabar masih aman. Berdasarkan Neraca Pangan per Kabupaten/Kota, stok mencapai 21.604 ton, sementara kebutuhan hanya 14.789 ton. Artinya, Jabar masih surplus 6.815 ton.

“Ketersediaan lebih dari cukup. Masyarakat diminta tidak perlu panik sembari menunggu keputusan pemerintah pusat,” katanya.

Disperindag Jabar sudah melaporkan kondisi ini ke Kementerian Perdagangan. Pemprov berharap ada solusi cepat agar pedagang mendapat kepastian harga dan pasokan.

“ Kami belum tahu solusi dari kementeriannya apa, tapi ini sudah kami laporkan,” jelas Nining. (bs-sam/fajar)