Bobolnya Benteng Kemenkeu: Di Balik Skandal 21 Ribu Motor Listrik Program MBG

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Misteri di balik pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akhirnya terjawab.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara blak-blakan mengungkap adanya kegagalan manajemen sistem internal yang berujung pada “lolosnya” anggaran kontroversial.

Publik sebelumnya bertanya-tanya mengenai alasan mendadak di balik perombakan kursi petinggi Kemenkeu. Kini, aroma kegagalan sistem penganggaran menyeruak setelah Menkeu Purbaya mengakui adanya “kebobolan” fatal.

Pencopotan Luky Alfirman diduga kuat berkaitan erat dengan pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“Mungkin karena motor MBG, Anda tebak saja sendiri,” ujar Purbaya dengan nada menyindir saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Celah pada Perangkat Lunak

Purbaya menjelaskan bahwa anggaran tersebut berhasil lolos karena adanya celah pada sistem perangkat lunak (software) milik Direktorat Jenderal Anggaran. Ironisnya, sistem tersebut justru dirancang oleh pihak yang bersangkutan.

“Software itu sedang diperbaiki agar tidak kebobolan lagi. Tahun lalu, saya sudah tegas menolak pembelian motor untuk BGN. Namun, ada kebocoran melalui celah tertentu sehingga tidak terdeteksi oleh sistem dan anggarannya sempat keluar,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA.

Purbaya bahkan menyindir efektivitas sistem lama. “Dulu Anda yang bikin software-nya, kok bisa bobol? Sekarang kita perbaiki total,” ujarnya.

Langkah tegas ini sebenarnya sudah dimulai sejak 21 April 2026. Selain Luky Alfirman, Purbaya juga mencopot Febrio Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal di waktu yang bersamaan.

Pembelaan Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan ribuan motor listrik tersebut sebenarnya sudah masuk dalam rancangan anggaran 2025.

Menurut Dadan, kendaraan tersebut krusial untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di lapangan. “Realisasi baru dilakukan pada 2026 karena harus mengikuti mekanisme administrasi dan proses keuangan pemerintah,” tambahnya.

Polemik ini kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya soal pengadaan motor listriknya, tetapi bagaimana sebuah sistem keuangan negara yang seharusnya “berlapis baja” bisa ditembus oleh celah teknis yang diakui sendiri oleh sang menteri. Apakah ini murni kesalahan sistem, atau ada unsur kesengajaan? Publik masih menunggu kelanjutannya. (bs-sam/fajar)