\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus senior Akbar Faizal, blak-blakan memberikan pandangannya terhadap kesalahan terbesar yang diperbuat Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya.<\/p>\n
“Salah satu kesalahan terbesar pemerintahan Jokowi adalah ratifikasi UU Desa yang memberikan masa jabatan 16 tahun,” ujar Akbar dalam keterangannya di aplikasi X @akbarfaizal68 (13\/5\/2024).<\/p>\n
Yang menjadi sorotan menurut Akbar, di samping memberikan masa jabatan selama 16 tahun, pengawasan dana desa terbilang lemah.<\/p>\n
“Di sisi lain, pengawasan dana desa para Kades ini sangat lemah,” sebutnya.<\/p>\n
Dikatakan Akbar, jika Pilkada yang digelar pada November 2024 nanti terjadi ketimpangan, maka DPR RI menjadi pihak yang paling bertanggungjawab.<\/p>\n
“Jika brutalitas Pilkada nanti terjadi lagi nanti maka kita tahu siapa yg bertanggungjawab, DPR RI,” cetusnya.<\/p>\n
Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan\u00a0Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU).<\/p>\n
Sebelumnya, dalam rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (28\/3\/2024), Ketua DPR Puan Maharani, memimpin pertanyaan tentang persetujuan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<\/p>\n
Kesepakatan untuk menyahkan RUU tersebut disambut dengan persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.<\/p>\n
Pada satu sisi, RUU Desa juga telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah setelah melalui pembahasan sebanyak 248 DIM dalam rapat kerja persetujuan tingkat satu pada 5 Februari 2024.<\/p>\n