\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET,JAKARTA \u2014 Rencana Prabowo-Gibran menambah kementerian di kabinetnya menuai kritik. Pengamat mengungkap sejumlah mudaratnya.<\/p>\n
Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengatakan penambahan jumlah menteri hanya memperumit birokrasi. Diketahui, wacananya bakal ada 40 pos kementerian.<\/p>\n
\u201cMenambah jumlah kementerian hanya memperumit birokrasi,\u201d kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Senin (13\/5\/2024).<\/p>\n
Tidak sampai di situ, ia bilang wacana itu turut menimbulkan efek domino. Misalnya saja pada peluang korupsi dan pemborosan anggaran.<\/p>\n
\u201cMemperluas peluang korupsi dan memperbesar pemborosan uang negara,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Meski begitu, Gigin maklum. Melihat watak penguasanyang hanya memikirkan dirinya tanpa menpertimbangkan rakyat.<\/p>\n
\u201cBagi penguasa, gak usah dipikirin karena yang menanggung rakyat!\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Adapun diketahui saat ini kementerian berjumlah 34. Rinciannya, 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang.<\/p>\n
Saat ini, tidak memungkinkan penambahan kursi menteri. Jika merujuk pada aturan yang ada.<\/p>\n
Namun ada sejumlah akternatif untuk mentaktisi hal itu. Yakni dengan perubahan aturan.<\/p>\n
Pertama, merevisi UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kedua bisa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu.
(Arya\/Fajar)<\/p>\n<\/p><\/div>\n