{"id":27935,"date":"2026-09-23T22:10:47","date_gmt":"2026-09-23T15:10:47","guid":{"rendered":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/09\/23\/40-ribu-balita-tkomisi-ix-dpr-minta-wilayah-terdampak-karhutla-ditetapkan-klb-karena-40-ribu-balita-terpapar-ispa\/"},"modified":"2026-09-23T22:10:47","modified_gmt":"2026-09-23T15:10:47","slug":"40-ribu-balita-tkomisi-ix-dpr-minta-wilayah-terdampak-karhutla-ditetapkan-klb-karena-40-ribu-balita-terpapar-ispa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/09\/23\/40-ribu-balita-tkomisi-ix-dpr-minta-wilayah-terdampak-karhutla-ditetapkan-klb-karena-40-ribu-balita-terpapar-ispa\/","title":{"rendered":"40 Ribu Balita TKomisi IX DPR Minta Wilayah Terdampak Karhutla Ditetapkan KLB karena 40 Ribu Balita Terpapar ISPA"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div itemprop=\"articleBody\">\n<!-- ARTICAL CONTENT --><\/p>\n<p>Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai kejadian luar biasa (KLB). Permintaan ini menyusul puluhan ribu anak balita terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla.<\/p>\n<p>\u201cAkibat Karhutla ini, ISPA membayangi masyarakat terdampak dan pemerintah lewat Kemenkes harus segera menetapkan wilayah terdampak sebagai KLB karena jangkauan Karhutla semakin luas dan korban ISPA semakin banyak,\u201d kata Irma Suryani pada Rabu (23\/9).<\/p>\n<p>Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sebanyak 174.694 kasus ISPA Karhutla sejak Agustus hingga September 2026. Data tersebut dihimpun dari 63 kabupaten\/kota di 7 provinsi terdampak yakni di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.<\/p>\n<p>Dari total ratusan ribu kasus tersebut, sebanyak 40.363 pasien di antaranya merupakan balita atau anak 0-5 tahun. Selain itu, Kemenkes juga menyoroti adanya tren peningkatan kasus ISPA akibat Karhutla jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.<\/p>\n<p>Terkait hal ini, Irma mendorong Kemenkes untuk lebih mengoptimalkan penyaluran tenaga medis di daerah terdampak Karhutla.<\/p>\n<p>\u201cMengingat dampak Karhutla terhadap masyarakat, terutama bayi dan balita saya minta Kementerian Kesehatan wajib segera turun kan tim medis agar masyarakat terhindar dari sakit mata dan ISPA,\u201d tutur Irma.<\/p>\n<p>Irma pun menilai, laporan sedikitnya 40 ribu balita terinfeksi ISPA di wilayah terdampak Karhutla menunjukkan bahwa<br \/>kabut asap telah berkembang menjadi kedaruratan kesehatan anak. Apalagi selain ISPA, kabut asap Karhutla juga menyebabkan iritasi mata, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.<\/p>\n<p>\u201cKandungan partikel pada kabut asap Karhutla sangat membahayakan kesehatan. Khususnya bagi balita dan warga dari kelompok rentan,\u201d ungkap Irma.<\/p>\n<p>Di media sosial, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak Karhutla mengeluhkan kualitas udara buruk menyebabkan anak-anak mereka, termasuk yang masih bayi mengalami sesak, pneumonia, hingga membutuhkan perawatan rumah sakit. Bahkan ada anak yang sampai mengeluarkan darah ketika batuk.<\/p>\n<p>Menurut Irma, kesaksian para orang tua tersebut memperlihatkan bahwa penanganan masalah kesehatan buntut Karhutla tidak dapat menunggu anak datang dalam kondisi berat.<\/p>\n<p>\u201cBayi dan balita menghadapi risiko lebih tinggi karena sistem pernapasan dan daya tahan tubuh mereka masih berkembang. Paparan yang berlangsung berhari-hari juga dapat memperberat pneumonia, asma, serta penyakit bawaan,\u201d kata Irma.<\/p>\n<p>\u201cKetika puluhan ribu balita mulai mengalami gangguan pernapasan, Negara tidak cukup hanya mengimbau mereka tetap berada di rumah. Banyak keluarga bahkan tidak mempunyai ruang dengan udara yang aman. Perlindungan harus mendatangi anak-anak sebelum sesaknya memburuk,\u201d ujar Irma.<\/p>\n<p>Anggota Komisi Kesehatan DPR ini pun mendorong Kemenkes untuk menetapkan respons kesehatan khusus anak di seluruh kabupaten dan kota dengan kualitas udara berbahaya. Irma menegaskan, harus ada intervensi kesehatan terhadap korban kabut asap Karhutla.<\/p>\n<p>\u201cPuskesmas, Posyandu, dan rumah sakit harus secara aktif mendata bayi, balita, ibu hamil, anak dengan asma, pneumonia, penyakit jantung, serta kelompok berisiko lain untuk memperoleh pemantauan berkala, pemeriksaan dini, dan rujukan tanpa menunggu kondisi gawat,\u201d ujar Irma.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah agar menjamin kesiapan layanan anak berupa dokter, ruang perawatan, oksigen, nebulizer, obat saluran pernapasan, ambulans, dan kapasitas rujukan.<\/p>\n<p>\u201cKetersediaannya harus dipetakan setiap hari agar kekurangan di satu daerah segera dipenuhi dari daerah penyangga sebelum rumah sakit mengalami kepadatan,\u201d kata Irma.<\/p>\n<p>Irma juga menyoroti laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di mana disampaikan bahwa 7 provinsi terdampak Karhutla yang kualitas udaranya berada pada \u2018status tidak sehat\u2019, \u2018sangat tidak sehat\u2019, dan \u2018berbahaya\u2019. Ada dua provinsi yang masuk dalam status berbahaya yakni Kalteng dan Kalsel.<\/p>\n<p>Banyak daerah terdampak Karhutla yang tercatat memiliki partikel debu berdiameter 10 mikrometer (PM10) hingga lebih dari 1.000 mikrogram per meter kubik. Padahal, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), udara dikatakan baik jika kandungan PM10 maksimal 45 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam.<\/p>\n<p>Dengan masih \u2018pekat\u2019 nya kabut asap di sejumlah wilayah, Irma menilai potensi krisis kesehatan masih akan terus terjadi sehingga Pemerintah perlu memberikan bantuan terhadap biaya pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap warga terdampak Karhutla.<\/p>\n<p>\u201cTermasuk tindak lanjut bagi anak yang terdampak kabut asap Karhutla, harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah,\u201d tegas Anggota Fraksi Nasdem itu.<\/p>\n<p>Menurut Irma, persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tunggakan iuran, maupun administrasi kependudukan tidak boleh menghambat penanganan kegawatdaruratan.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah selanjutnya perlu membuka mekanisme klaim dan pembiayaan khusus agar fasilitas kesehatan tidak menunda pelayanan karena ketidakpastian pembayaran. Setiap anak yang sesak harus memperoleh pelayanan segera, tanpa hambatan biaya maupun administrasi,\u201d lanjut Irma.<\/p>\n<p>Di sisi lain, Irma mengingatkan agar data kesehatan harus diumumkan secara berkala menurut wilayah dan kelompok usia.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah perlu menjelaskan jumlah anak yang sakit, kebutuhan perawatan, kapasitas rumah sakit, dan tindakan yang telah dilakukan,\u201d tukas Legislator dari Dapil Sumatera Selatan II tersebut.<\/p>\n<p>Irma memandang, keterbukaan diperlukan agar keluarga dapat mengambil keputusan yang aman sekaligus memungkinkan bantuan nasional diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.<\/p>\n<p>\u201cAnak yang mengalami pneumonia atau paparan berat perlu dipantau lebih lanjut untuk mencegah gangguan pernapasan berkepanjangan,\u201d jelas Irma.<\/p>\n<p>Tak hanya itu, Irma juga mendorong Kemenkes untuk menyampaikan rencana pengendalian dampak hingga setelah kabut asap mereda.<\/p>\n<p>\u201cUkuran keberhasilan respons kesehatan bukan banyaknya masker yang dibagikan, melainkan berkurangnya anak yang sesak, tertanganinya pasien sebelum kondisinya berat, dan terjaminnya pemulihan setiap anak yang terdampak,\u201d katanya.<\/p>\n<p>                            <!-- [ICONOMICS] --><\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.theiconomics.com\/politics\/40-ribu-balita-tkomisi-ix-dpr-minta-wilayah-terdampak-karhutla-ditetapkan-klb-karena-40-ribu-balita-terpapar-ispa\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai kejadian luar<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13870,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,13],"tags":[],"class_list":["post-27935","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business","category-news"],"magazineBlocksPostFeaturedMedia":{"thumbnail":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-150x150.jpeg","medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-300x178.jpeg","medium_large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg","large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg","1536x1536":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg","2048x2048":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg","colormag-highlighted-post":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-392x272.jpeg","colormag-featured-post-medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-390x205.jpeg","colormag-featured-post-small":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-130x90.jpeg","colormag-featured-image":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg","colormag-default-news":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-150x150.jpeg","colormag-featured-image-large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg"},"magazineBlocksPostAuthor":{"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g"},"magazineBlocksPostCommentsNumber":"0","magazineBlocksPostExcerpt":"Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai kejadian luar","magazineBlocksPostCategories":["Business","News"],"magazine_blocks_featured_image_url":{"full":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago.jpeg",718,427,false],"medium":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-300x178.jpeg",300,178,true],"thumbnail":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/irma-chaniago-150x150.jpeg",150,150,true]},"magazine_blocks_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/author\/neno\/"},"magazine_blocks_comment":0,"magazine_blocks_author_image":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g","magazine_blocks_category":"<a href=\"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/category\/business\/\" rel=\"category tag\">Business<\/a> <a href=\"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/category\/news\/\" rel=\"category tag\">News<\/a>","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27935"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27935\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13870"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27935"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}