\n<\/p>\n
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menegaskan bahwa <\/span>business judgment rule (BJR)<\/span><\/i> berdasarkan Pasal 9F ayat (1) UU BUMN dan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana direksi BUMN maupun BUMD saat mengambil keputusan bisnis.<\/span><\/p>\n Di sisi lain, kerugian perusahaan yang muncul akibat keputusan tersebut juga tidak otomatis dapat dianggap sebagai kesalahan direksi yang berujung pada perkara pidana.<\/span><\/p>\n \u201cApakah direksi, khususnya BUMN dan BUMD, saat mengambil keputusan bisnis lalu perusahaan rugi, otomatis bisa dikenakan delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor atau Pasal 603 dan 604 KUHP baru? Tentu jawabannya tidak otomatis,\u201d kata Totok dalam acara <\/span>The Eight Brand Equity Forum 2026<\/span><\/i> yang diselenggarakan <\/span>The Iconomics<\/span><\/i> di Gedung Serba Guna Bulog, Jakarta, Rabu (16\/9).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Ia menjelaskan bahwa BJR tidak dapat dijadikan benteng untuk meloloskan diri apabila dalam keputusan bisnis tersebut ditemukan unsur pidana, seperti suap, kickback<\/em>, perbuatan melawan hukum (PMH), fraud<\/em>, hingga konflik kepentingan dengan mens rea<\/em><\/span>\u00a0(niat jahat) yang kuat.<\/p>\n Persoalan BJR ini menjadi krusial karena kekhawatiran akan risiko pidana kerap membuat direksi ragu mengambil langkah strategis yang dibutuhkan perusahaan. Padahal, pemerintah menuntut percepatan aksi korporasi BUMN demi mengejar target pertumbuhan ekonomi.<\/span><\/p>\n Oleh karena itu, saat ini muncul usulan pembentukan Komite Eksaminasi BJR. Mekanisme ini dirancang untuk memperjelas batas antara keputusan bisnis murni dan perbuatan pidana dengan melibatkan kluster BUMN, auditor, dan aparat penegak hukum.<\/span><\/p>\n \u201cIni dalam rangka merumuskan lebih tajam berkaitan dengan unsur PMH dan BJR. Konsep dasarnya tidak boleh meniadakan asas kemandirian hukum pidana, tetapi juga tidak boleh melindungi keputusan bisnis yang buruk,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Totok menyebutkan empat kriteria penting sebagaimana diatur dalam regulasi untuk menilai apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor BJR atau sudah melanggar hukum, yaitu tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian, keputusan diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan Perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.<\/span><\/p>\n Totok mencontohkan benturan kepentingan terjadi apabila direksi BUMN ikut memiliki kepentingan atau saham pada perusahaan mitra pengadaan barang dan jasa.<\/span><\/p>\n Mengenai konstruksi kerugian negara, Totok merujuk pada Putusan MK No. 25\/PUU-XIV\/2016 yang menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (actual loss<\/em>) berdasarkan perhitungan lembaga berwenang seperti BPK (sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 31\/PUU-X\/2012 dan No. 28\/PUU-XXIV\/2026). Selain itu, Putusan MK No. 142\/PUU-XXII\/2024 juga menekankan pentingnya hubungan kausalitas dan pembuktian mens rea (niat jahat) antara tindakan direksi dengan kerugian negara yang timbul.<\/span><\/p>\n Ia menambahkan, dalam kasus non-OTT yang melibatkan BUMN, proses hukum biasanya didahului oleh perhitungan kerugian negara dan pemberian kesempatan tindak lanjut atau perbaikan oleh BPK, mengingat kekayaan BUMN yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tetap merupakan bagian dari keuangan negara berdasarkan Putusan MK No. 48\/PUU-XI\/2013 dan UU No. 17\/2003.<\/span><\/p>\n Totok membeberkan bahwa sejak 2023 hingga 2026, Kortastipidkor Polri bersama jajaran Polda sedang menangani 55 kasus korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD. Modus operandi yang ditemukan melingkupi:<\/span><\/p>\n