{"id":26729,"date":"2026-09-11T08:03:49","date_gmt":"2026-09-11T01:03:49","guid":{"rendered":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/09\/11\/12-pemohon-ajukan-phpu-2024-ke-mk-minta-gibran-didiskualifikasi\/"},"modified":"2026-09-11T08:03:49","modified_gmt":"2026-09-11T01:03:49","slug":"12-pemohon-ajukan-phpu-2024-ke-mk-minta-gibran-didiskualifikasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/09\/11\/12-pemohon-ajukan-phpu-2024-ke-mk-minta-gibran-didiskualifikasi\/","title":{"rendered":"12 Pemohon Ajukan PHPU 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi"},"content":{"rendered":" \r\n

\n\t\t\t\n

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA<\/strong> \u2013 Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengunggah dokumen pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n\n\n\n

Denny menyebut permohonan tersebut berkaitan dengan permintaan diskualifikasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n\n\n\n

\u201cBukti Permohonan DISKUALIFIKASI GIBRAN sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi,\u201d tulis Denny melalui akun X pribadinya, Jumat (11\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Dalam unggahannya, Denny menyertakan dua dokumen yang menunjukkan adanya pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, MK menerima pengajuan permohonan tersebut pada Kamis, 10 September 2026, pukul 10.23 WIB.<\/p>\n\n\n\n

Permohonan diajukan oleh 12 pemohon yang terdiri atas organisasi dan sejumlah individu. Para pemohon menunjuk Bambang Widjojanto dkk. sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2026.<\/p>\n\n\n\n

Permohonan tersebut diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak Termohon.<\/p>\n\n\n\n

Daftar Pemohon<\/h3>\n\n\n\n

Adapun 12 pihak yang tercantum sebagai pemohon dalam dokumen tersebut adalah:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)<\/strong>, yang dalam dokumen diwakili Brahma Aryana selaku Sekretaris Jenderal.<\/li>\n\n\n\n
  2. Partai Ummat<\/strong>, yang diwakili Ansufri ID Sambo selaku Plt. Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Plt. Sekretaris Jenderal.<\/li>\n\n\n\n
  3. Denny Indrayana<\/strong>, pakar hukum tata negara dan advokat yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.<\/li>\n\n\n\n
  4. Fachrul Razi<\/strong>, purnawirawan TNI berpangkat Jenderal TNI (Purn.) yang pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019\u20132020.<\/li>\n\n\n\n
  5. Tyasno Sudarto<\/strong>, Jenderal TNI (Purn.) yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).<\/li>\n\n\n\n
  6. Slamet Soebijanto<\/strong>, Laksamana TNI (Purn.) yang pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).<\/li>\n\n\n\n
  7. Hanafie Asnan<\/strong>, Marsekal TNI (Purn.) yang pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).<\/li>\n\n\n\n
  8. Soenarko<\/strong>, Mayjen TNI (Purn.) yang pernah menjabat Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.<\/li>\n\n\n\n
  9. drg. Moeryono.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  10. H.M. Subhan, S.H., M.H.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  11. Bonatua Silalahi.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  12. Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Berkas yang Diajukan<\/h3>\n\n\n\n

    Dalam dokumen kelengkapan pengajuan, tercatat sejumlah berkas yang diserahkan para pemohon.<\/p>\n\n\n\n

    Di antaranya, permohonan tertanggal 10 September 2026 sebanyak 10 rangkap, daftar alat bukti pemohon sebanyak dua rangkap, serta alat bukti berupa P-1 sampai P-3 dan P-5 sampai P-101.<\/p>\n\n\n\n

    Para pemohon juga menyerahkan surat kuasa, salinan KTP, KTA, serta BAS kuasa hukum.<\/p>\n\n\n\n

    Masih dalam Tahap Pemeriksaan Kelengkapan<\/h3>\n\n\n\n

    Meski Denny menyebut permohonan tersebut telah terdaftar di MK, dokumen yang diunggah menunjukkan perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan kelengkapan permohonan.<\/p>\n\n\n\n

    Dalam Akta Pengajuan Permohonan disebutkan, kelengkapan permohonan akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah dinyatakan memenuhi kelengkapan, permohonan selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).<\/p>\n\n\n\n

    Dengan demikian, pengajuan permohonan tersebut belum berarti MK telah memeriksa atau mengabulkan pokok permohonan yang diajukan para pemohon.<\/p>\n\n\n\n

    Dokumen yang diunggah juga belum menjelaskan secara rinci dalil maupun alasan pokok permohonan. Karena itu, substansi tuntutan para pemohon belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan dua dokumen tersebut.<\/p>\n\n\n\n

    Poin Penting<\/h3>\n\n\n\n