{"id":25394,"date":"2026-08-30T18:15:32","date_gmt":"2026-08-30T11:15:32","guid":{"rendered":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/08\/30\/sosiolog-ntu-sebut-proyek-ikn-berpotensi-jadi-monumen-dosa-politik-jokowi\/"},"modified":"2026-08-30T18:15:32","modified_gmt":"2026-08-30T11:15:32","slug":"sosiolog-ntu-sebut-proyek-ikn-berpotensi-jadi-monumen-dosa-politik-jokowi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/08\/30\/sosiolog-ntu-sebut-proyek-ikn-berpotensi-jadi-monumen-dosa-politik-jokowi\/","title":{"rendered":"Sosiolog NTU Sebut Proyek IKN Berpotensi Jadi Monumen Dosa Politik Jokowi"},"content":{"rendered":" \r\n

\n\t\t\t\n

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA<\/strong> \u2014 Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai salah satu warisan (legacy) terbesar mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.<\/p>\n\n\n\n

Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., menilai bahwa proyek ambisius tersebut justru berpotensi menjadi monumen yang memotret persoalan politik dan tata kelola pemerintahan di akhir masa jabatan Jokowi.<\/p>\n\n\n\n

Dalam tayangan di saluran YouTube Obor Rakyat Reborn, Minggu (30\/8\/2026) Prof. Sulfikar membedah watak kekuasaan dan gaya kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, khususnya pada lima tahun periode kedua kepemimpinannya.<\/p>\n\n\n\n

Hilangnya Meritokrasi dan Teknokrasi dalam Kebijakan Publik<\/h3>\n\n\n\n

Menurut Sulfikar Amir, terdapat dua aspek utama yang mengalami kemunduran signifikan pada periode kedua pemerintahan Jokowi:<\/p>\n\n\n\n

Pertama, Erosi Meritokrasi. Prinsip penempatan pejabat atau pengambil keputusan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak teknis dinilai makin terpinggirkan. Penunjukan posisi kunci lebih didominasi oleh pertimbangan loyalitas politik dibandingkan kemampuan teknokratis.<\/p>\n\n\n\n

“Kedua, Pengabaian Teknokrasi. Perencanaan program strategis dan proyek infrastruktur skala besar sering kali diluncurkan tanpa kalkulasi rasional yang matang, baik dari segi kelaikan finansial, daya dukung APBN, maupun efisiensi jangka panjang,” urainya.<\/p>\n\n\n\n

Sulfikar mencontohkan keberadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim sebagai keputusan yang dipaksakan atas nama prestise ketimbang analisis risiko yang menyeluruh.<\/p>\n\n\n\n

Proyek kereta cepat, misalnya, pada awalnya dijanjikan menggunakan skema business-to-business<\/em> (B2B), namun pada akhirnya membebani APBN dan kapasitas fiskal negara akibat pembengkakan biaya serta kewajiban pembayaran utang.<\/p>\n\n\n\n

Kemunculan Fenomena Epistemonofobia<\/em> dan Politik Machiavellian<\/h3>\n\n\n\n

Salah satu konsep penting yang disoroti Prof. Sulfikar adalah gejala kecenderungan psikologis-politik yang ia sebut sebagai epistemonofobia<\/em>, yaitu rasa takut atau tidak nyaman terhadap sosok-sosok yang berpengetahuan, kritis, dan berpendidikan tinggi.<\/p>\n\n\n\n

Sulfikar menilai, Jokowi fobia terhadap orang berpengetahuan. Pada masa awal pemerintahannya, Jokowi sempat merangkul banyak pakar dan teknokrat independen.<\/p>\n\n\n\n

“Namun seiring berjalannya waktu, figur-figur kritis tersebut perlahan disingkirkan dan digantikan oleh pihak-pihak yang dinilai lebih loyal serta siap menjalankan arahan tanpa sanggahan,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n