\n<\/p>\n
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap modus yang digunakan sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan baja asal China, untuk menghindari kewajiban perpajakan. Salah satu praktik yang ditemukan adalah transaksi yang didominasi pembayaran tunai (<\/span>cash-based<\/span><\/i>) sehingga nilai penjualan yang dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya.<\/span><\/p>\n Purbaya mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah lama menelusuri praktik tersebut dan temuan di lapangan merupakan hasil investigasi yang dilakukan bersama tim DJP.<\/span><\/p>\n \u201cAda beberapa perusahaan yang melakukan yang namanya praktik yang<\/span> nggak<\/span><\/i> sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, dia semuanya,\u00a0 sebagian besar perdagangannya <\/span>cash-based<\/span><\/i>. Jadi, bayar pajaknya lebih rendah, PPN-nya lebih rendah, karena di laporan lebih kecil dibanding yang sesungguhnya,\u201d kata Purbaya merespons pertanyaan wartawan dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21\/7).<\/span><\/p>\n Purbaya mengatakan, ia telah melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan baja di kawasan industri Pulo Gadung pada 26 Juni 2026. Inspeksi serupa juga bakal dilakukan ke perusahaan lainnya ke depan.<\/span><\/p>\n \u201cYang di Pulo Gadung sudah kelihatan potensi pajaknya berapa. Itu antara Rp100 miliar sampai Rp500 miliar pajak terutangnya dari satu perusahaan selama beberapa tahun,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Purbaya mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 40 perusahaan yang diduga menggunakan pola serupa. Meski demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya secara sukarela sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.<\/span><\/p>\n \u201cSaya menunggu mereka insaf apa enggak. Ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Ia menambahkan, besaran sanksi yang akan dijatuhkan nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan.<\/span><\/p>\n \u201cItu tergantung nanti seperti apa yang pasnya, berapa besar kita akan hukum dan segala macam,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Selain menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara, Purbaya menilai praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan yang patuh pajak harus bersaing dengan pelaku usaha yang menekan biaya melalui penghindaran pajak.<\/span><\/p>\n \u201cKalau ada banyak perusahaan seperti itu dan tidak bayar dengan betul, negara rugi banyak. Bukan itu saja, dia menciptakan kompetisi yang tidak fair untuk perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Menurut Purbaya, sejumlah perusahaan dalam negeri bahkan telah menyampaikan keluhan karena merasa dirugikan oleh praktik tersebut.<\/span><\/p>\n \u201cSebagian perusahaan domestik tadi mengancam saya, kalau tidak dibetulkan saya akan juga beroperasi secara gelap seperti perusahaan China. Jadi,\u00a0 saya pikir saya mesti bereskan itu,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Karena itu, Kementerian Keuangan memastikan pengawasan akan terus diperluas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktik serupa. Purbaya mengatakan sebagian perusahaan yang telah didatangi DJP mulai menyatakan kesediaannya untuk membayar kewajiban pajaknya, namun pemerintah tetap akan melakukan verifikasi secara menyeluruh.<\/span><\/p>\n \u201cSudah sebagian didatangi Pak Dirjen, katanya mau bayar. Tapi kita akan tetap cek betul tidak yang diklaim oleh mereka,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Verifikasi dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pemeriksaan konsumsi listrik, data impor, hingga indikator operasional lainnya untuk mencocokkan aktivitas usaha dengan laporan perpajakan.<\/span><\/p>\n Ia menegaskan DJP juga telah memiliki auditor khusus yang memahami pola-pola penghindaran pajak yang kerap digunakan sejumlah perusahaan asing, termasuk perusahaan asal China.<\/span><\/p>\n <\/p><\/div>\n Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap modus yang digunakan sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan baja asal China, untuk menghindari kewajiban perpajakan.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21368,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,13],"tags":[],"class_list":["post-21367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business","category-news"],"magazineBlocksPostFeaturedMedia":{"thumbnail":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-150x150.jpg","medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-300x163.jpg","medium_large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-768x416.jpg","large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-1024x555.jpg","1536x1536":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2.jpg","2048x2048":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2.jpg","colormag-highlighted-post":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-392x272.jpg","colormag-featured-post-medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-390x205.jpg","colormag-featured-post-small":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-130x90.jpg","colormag-featured-image":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-800x445.jpg","colormag-default-news":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-150x150.jpg","colormag-featured-image-large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-1116x600.jpg"},"magazineBlocksPostAuthor":{"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g"},"magazineBlocksPostCommentsNumber":"0","magazineBlocksPostExcerpt":"Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap modus yang digunakan sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan baja asal China, untuk menghindari kewajiban perpajakan.","magazineBlocksPostCategories":["Business","News"],"magazine_blocks_featured_image_url":{"full":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2.jpg",1116,605,false],"medium":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-300x163.jpg",300,163,true],"thumbnail":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Purbaya-2-150x150.jpg",150,150,true]},"magazine_blocks_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/author\/neno\/"},"magazine_blocks_comment":0,"magazine_blocks_author_image":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g","magazine_blocks_category":"Business<\/a> News<\/a>","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21367\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21368"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"