{"id":21253,"date":"2026-07-20T20:34:38","date_gmt":"2026-07-20T13:34:38","guid":{"rendered":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/07\/20\/ruu-pusat-finansial-internasional-indonesia-segera-disahkan-menjadi-undang-undang\/"},"modified":"2026-07-20T20:34:38","modified_gmt":"2026-07-20T13:34:38","slug":"ruu-pusat-finansial-internasional-indonesia-segera-disahkan-menjadi-undang-undang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/07\/20\/ruu-pusat-finansial-internasional-indonesia-segera-disahkan-menjadi-undang-undang\/","title":{"rendered":"RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia Segera Disahkan Menjadi Undang-Undang"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div itemprop=\"articleBody\">\n<!-- ARTICAL CONTENT --><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) akan segera disahkan menjadi undang-undang. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I atas pembahasan RUU PFII di Komisi XI DPR RI, Senin (20\/7). <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam rapat tersebut, delapan fraksi di Komisi XI DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi dan menyetujui RUU PFII sebagaimana dilaporkan Panitia Kerja (Panja) RUU PFII.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama perwakilan Kementerian Hukum serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga menyatakan persetujuannya setelah menyampaikan pendapat akhir pemerintah.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cUntuk itu selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI yang insya Allah akan diselenggarakan pada 21 Juli 2026,\u201d kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang memimpin jalannya rapat.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ketua Panja RUU PFII Mohamad Hekal mengatakan pembentukan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar pengaturan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dalam undang-undang yang dibentuk paling lambat tiga bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Komisi XI mulai membahas RUU PFII pada 2 Juli 2026. Hekal menjelaskan, hasil pembahasan Panja menyusun draf RUU yang terdiri atas 10 bab dan 73 pasal.<\/span><\/p>\n<p>Bab I Ketentuan Umum<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur mengenai definisi dan asas penyelenggaraan PFII (Pasal 1\u20132).<\/span><\/p>\n<p>Bab II Pembentukan, Kedudukan, dan Tujuan PFII<span style=\"font-weight: 400;\"> terdiri atas dua bagian, yaitu pembentukan dan kedudukan PFII serta tujuan penyelenggaraan PFII (Pasal 3\u20134).<\/span><\/p>\n<p>Bab III Kegiatan Usaha<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur mengenai kegiatan usaha di PFII, baik kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, maupun kegiatan usaha sektor lainnya (Pasal 5\u20139).<\/span><\/p>\n<p>Bab IV Kelembagaan<span style=\"font-weight: 400;\"> terdiri atas enam bagian.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kesatu<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur materi umum, termasuk pendelegasian kewenangan pengelolaan PFII dari Presiden kepada Gubernur PFII serta pembentukan Dewan Pertimbangan PFII (Pasal 10\u201312).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kedua<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur Dewan PFII, meliputi status dan kedudukan, organ, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, termasuk pembentukan komite-komite (Pasal 13\u201317).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Ketiga<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur Lembaga Pengelola (LP) PFII, meliputi status, organ, tugas dan wewenang, modal awal, rencana kerja, keuntungan dan kerugian, pengelolaan aset, serta kepailitan (Pasal 18\u201328).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Keempat<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII, meliputi status, organ, tugas dan wewenang, serta modal awal (Pasal 29\u201332).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kelima<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur akuntabilitas berupa pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan PFII kepada Presiden serta penyampaian laporan kepada DPR RI melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi keuangan (Pasal 33).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Keenam<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Dewan PFII, LP PFII, dan LPJK PFII yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pasal 34).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Bab V Lembaga Arbitrase PFII<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase PFII (Pasal 35\u201337).<\/span><\/p>\n<p>Bab VI Pengadilan PFII<span style=\"font-weight: 400;\"> terdiri atas enam bagian.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kesatu<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur status dan kedudukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus (Pasal 38).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kedua<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur kewenangan Pengadilan PFII untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFII (Pasal 39\u201340).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Ketiga<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur susunan Pengadilan PFII (Pasal 41\u201342).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Keempat<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur wewenang Ketua Pengadilan (Pasal 43).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Kelima<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur hukum acara Pengadilan PFII (Pasal 44).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">Bagian Keenam<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur anggaran Pengadilan PFII yang bersumber dari LP PFII (Pasal 45).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Bab VII Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur bentuk dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan PFII (Pasal 46).<\/span><\/p>\n<p>Bab VIII Fasilitas Perpajakan dan Fasilitas Khusus Lain<span style=\"font-weight: 400;\"> terdiri atas sembilan bagian, meliputi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ketentuan umum mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan fasilitas lainnya (Pasal 47\u201348);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 49\u201355);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan\/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pasal 56\u201359);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">fasilitas kepabeanan (Pasal 60);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">perlakuan perpajakan atas warisan (Pasal 61);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">perlakuan perpajakan atas pendanaan modal awal PFII (Pasal 62);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">hak dan kewajiban pelaporan serta administrasi bagi pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, dan pihak lain yang beroperasi di PFII (Pasal 63);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">sanksi terkait fasilitas perpajakan (Pasal 64); serta<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">fasilitas khusus lainnya bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan pihak lain di wilayah PFII (Pasal 65).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Bab IX Kekhususan pada PFII<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur mengenai penggunaan bahasa, hukum yang berlaku, perizinan, penggunaan valuta asing, serta transaksi keuangan di PFII (Pasal 66\u201370).<\/span><\/p>\n<p>Bab X Ketentuan Penutup<span style=\"font-weight: 400;\"> mengatur mengenai pengecualian pemberlakuan peraturan perundang-undangan, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan, keberlakuan undang-undang, serta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 71\u201373).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cKami berharap dengan diundangkannya RUU Tentang PFII dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja, serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional sekaligus sebagai bentuk kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan guna mengunjurkan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,\u201d ujar Hekal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan sektor keuangan yang semakin dalam, inovatif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem keuangan internasional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Menurut Purbaya, pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan DPR RI bahwa pembentukan PFII merupakan langkah strategis untuk menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan, diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem keuangan global.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Purbaya menjelaskan, pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor riil sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,\u201d kata Purbaya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PFII, lanjut Purbaya, juga bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri, serta mengembangkan pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang kompetitif secara internasional.<\/span><\/p>\n<p>                            <!-- [ICONOMICS] --><\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.theiconomics.com\/art-of-execution\/ruu-pusat-finansial-internasional-indonesia-segera-disahkan-menjadi-undang-undang\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) akan segera disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21254,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,13],"tags":[],"class_list":["post-21253","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business","category-news"],"magazineBlocksPostFeaturedMedia":{"thumbnail":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-150x150.jpg","medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-300x143.jpg","medium_large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-768x367.jpg","large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal.jpg","1536x1536":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal.jpg","2048x2048":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal.jpg","colormag-highlighted-post":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-392x272.jpg","colormag-featured-post-medium":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-390x205.jpg","colormag-featured-post-small":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-130x90.jpg","colormag-featured-image":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-800x445.jpg","colormag-default-news":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-150x150.jpg","colormag-featured-image-large":"https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal.jpg"},"magazineBlocksPostAuthor":{"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g"},"magazineBlocksPostCommentsNumber":"0","magazineBlocksPostExcerpt":"Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) akan segera disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja","magazineBlocksPostCategories":["Business","News"],"magazine_blocks_featured_image_url":{"full":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal.jpg",1000,478,false],"medium":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-300x143.jpg",300,143,true],"thumbnail":["https:\/\/portalutama.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Hekal-150x150.jpg",150,150,true]},"magazine_blocks_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/author\/neno\/"},"magazine_blocks_comment":0,"magazine_blocks_author_image":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b7471c990eaf3bbb9eb8588768e7506fe3240b053ad738bae905f94f0ebd1eb0?s=96&d=mm&r=g","magazine_blocks_category":"<a href=\"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/category\/business\/\" rel=\"category tag\">Business<\/a> <a href=\"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/category\/news\/\" rel=\"category tag\">News<\/a>","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21253\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}