\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — 68 orang warga yang tergabung dalam Warga Nahdatul Ulama (NU) Alumni UGM, menolak izin konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.<\/p>\n
Reaksi itu muncul lantaran PBNU menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 terkait pertambangan dapat dimiliki oleh ormas.<\/p>\n
\u201cDalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU,\u201d tulis Warga NU Alumni UGM, dikutip dari siaran pers.<\/p>\n
Warga NU Alumni UGM menilai izin yang diberikan kepada ormas akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.<\/p>\n
Izin ini di[rediksi berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradsi kritis ormas, dan melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil.<\/p>\n
Pihaknya juga meminta PBNU untuk menolak kebijakan ini lantaran akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat.<\/p>\n
Sementara itu, Pakar hukum Ahmad Yani menilai bahwa Presiden Joko Widodo sedang menyogok organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, karena pemerintahannya mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).<\/p>\n
Ahmad Yani menyampaikan hal tersebut dalam program podcastnya yang diposting melalui kanal Youtube Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani).<\/p>\n
“Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok ormas-ormas,” ujar Yani dikutip dari kantor berita politik RMol, Selasa (18\/6\/2024).<\/p>\n