{"id":19416,"date":"2026-07-01T16:36:38","date_gmt":"2026-07-01T09:36:38","guid":{"rendered":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/07\/01\/surat-rahasia-pdip-larang-keras-semua-kader-manfaatkan-mbg-untuk-dapat-keuntungan\/"},"modified":"2026-07-01T16:36:38","modified_gmt":"2026-07-01T09:36:38","slug":"surat-rahasia-pdip-larang-keras-semua-kader-manfaatkan-mbg-untuk-dapat-keuntungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalutama.net\/index.php\/2026\/07\/01\/surat-rahasia-pdip-larang-keras-semua-kader-manfaatkan-mbg-untuk-dapat-keuntungan\/","title":{"rendered":"Surat Rahasia PDIP: Larang Keras Semua Kader Manfaatkan MBG untuk Dapat Keuntungan"},"content":{"rendered":" \r\n

\n\t\t\t\n\n\n\n\n

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA<\/strong> \u2014 PDIP melayangkan surat bersifat rahasia kepada seluruh kadernya yang berada di eksekutif dan legislatif, serta seluruh pengurus di tingkat DPC dan DPD, perihal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n\n\n\n

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, itu ternyata telah diterbitkan sejak 24 Februari 2026 dengan nomor 940\/IN\/DPP\/II\/2026.<\/p>\n\n\n\n

Dalam pengantarnya, surat tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap pelaksanaan Program MBG yang anggarannya bersumber dari pajak rakyat, namun dinilai masih menuai berbagai persoalan.<\/p>\n\n\n\n

Ada lima pertimbangan yang disampaikan. Pertama, Program MBG merupakan program yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional.<\/p>\n\n\n\n

“Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di antaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,” bunyi penggalan poin kedua surat tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Ketiga, disebutkan bahwa DPP PDI Perjuangan menerima masukan dan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Persoalan yang dilaporkan antara lain ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.<\/p>\n\n\n\n

Keempat, PDI Perjuangan sebagai partai merasa berkewajiban mengawal setiap program yang bersumber dari uang rakyat agar benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tidak merugikan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

“Bahwa secara kelembagaan, penanggung jawab teknis pelaksanaan Program MBG berada pada Badan Gizi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis PDIP dalam poin terakhir.<\/p>\n\n\n\n

Instruksi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Berangkat dari lima pertimbangan tersebut, PDIP menginstruksikan empat hal.<\/p>\n\n\n\n

Berikut instruksinya:<\/p>\n\n\n\n