\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai korban judi\u00a0online<\/em>\u00a0tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.<\/p>\n Diah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan korban judi\u00a0online<\/em>\u00a0yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<\/p>\n “Artinya, data DTKS itu ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak,” kata dia.<\/p>\n Hal tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas wacana mengikutsertakan korban judi\u00a0online<\/em>\u00a0sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.<\/p>\n “Silakan saja korban (judi\u00a0online<\/em>) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi\u00a0online<\/em>\u00a0menentukan masuk DTKS, tidak bisa,” ujarnya.<\/p>\n Berikutnya, Diah pun menilai dibandingkan memberi bantuan sosial, hal yang lebih penting untuk dilakukan terkait judi\u00a0online<\/em>\u00a0adalah langkah mengatasinya.<\/p>\n “Karena orang ada yang ketipu, ya, banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu, judi\u00a0online-<\/em>nya yang diatasi, sumbernya,” kata dia.<\/p>\n Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (13\/6), menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun\u00a0online<\/em>, dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.<\/p>\n