\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali diterpa isu politik dinasti lantaran keluarganya masuk dalam jajaran petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<\/p>\n
Bukan hanya keluarga, sejumlah pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putranya juga ditempatkan di jajaran petinggi BUMN, mengulangi praktik yang kerap terjadi pada dua periode pemerintahannya.<\/p>\n
Pengamat dan aktivis menilai, “politik balas budi” semacam ini bisa merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan negara.<\/p>\n
Belakangan, publik ramai mempertanyakan penunjukan sejumlah pendukung Prabowo dan orang-orang dekat Presiden Jokowi sebagai komisaris dan direktur berbagai BUMN.<\/p>\n
Pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik “bagi-bagi jabatan” ini, sementara aktivis menyerukan agar BUMN tidak sekadar menjadi “sapi perah” penopang rezim.<\/p>\n
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai ketika kerabat atau orang-orang terdekat pemimpin politik seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat jabatan penting di perusahaan-perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang akan menimbulkan pertanyaan di publik.<\/p>\n
Contohnya baru-baru ini, saat kabar kenaikan jabatan Joko Priyambodo yang merupakan keponakan Jokowi, sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mencuat.<\/p>\n
Joko merupakan menantu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. “Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas dan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan,” kata Media dilansir dari tempo.co.<\/p>\n