![](\"https:\/\/fajar.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/IMG_20260213_103430-1.webp\")
PORTALUTAMA.NET, SEMARANG<\/strong> \u2014 Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran besar negara rupanya masih menghadapi kerikil tajam di lapangan. <\/p>\n\n\n\n Alih-alih melahap hidangan bernutrisi, sejumlah penerima manfaat justru membawa pulang paket makanan tersebut untuk dijadikan pakan ternak.<\/p>\n\n\n\n Ironi ini dibongkar langsung oleh Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pelaksanaan MBG tingkat Jawa Tengah di kompleks Gubernur Jateng, Jumat (12\/6\/2026).<\/p>\n\n\n\n Suyono mengungkapkan, persoalan mendasar ada pada cita rasa dan kesesuaian menu harian yang belum menyentuh selera lokal, sehingga memicu pemborosan anggaran (food waste<\/em>).<\/p>\n\n\n\n “Kakak saya cerita, setiap ada MBG, pulang membawa sisa-sisa makanan. Justru lauk ayam dimakan ayam di rumah. Telur dimakan ayam, apalagi nasi,” ujar Suyono di hadapan Ketua Satgas MBG Jateng, Taj Yasin.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Menurut Suyono, secara standarisasi gizi, paket makanan tersebut sudah sangat baik. Namun, tim perumus hidangan dinilai melupakan faktor selera penerima. “Yang dimakan itu mungkin memenuhi gizi, tetapi tidak disesuaikan dengan selera,” kritiknya.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya masalah selera lidah, Suyono juga memetakan riak-riak konflik internal dalam ekosistem rantai pasok logistik di daerah. Laporan yang masuk ke mejanya menunjukkan adanya ketegangan antara pihak yayasan penyelenggara dengan pengelola dapur mandiri atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).<\/p>\n\n\n\n Perselisihan komersial ini umumnya dipicu oleh dua hal. Pertama, keterlambatan pembayaran dana insentif bagi para pengelola dapur. Kedua, ketidaksepakatan mekanisme penunjukan vendor pengadaan bahan baku pangan.<\/p>\n\n\n\n Lebih mengkhawatirkan, Suyono mengendus adanya potensi kebocoran anggaran negara lewat skema mark-up<\/em> atau selisih harga komoditas pangan dari petani sebelum masuk ke gudang logistik.<\/p>\n\n\n\n “Misalnya suatu komoditas dibeli dari petani Rp10.000, tetapi ketika sampai ke SPPG harganya sudah berbeda. Saya kira titik kritis yang rawan disalahgunakan ada di situ,” ucap Suyono memetakan.<\/p>\n\n\n\n Jika di daerah masalahnya adalah rantai pasok dan selera, di tingkat pusat masalahnya jauh lebih pekat. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyerahkan data dugaan monopoli kepemilikan ratusan dapur MBG oleh oknum pejabat ke Kejaksaan Agung (Kejagung).<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan temuan MAKI, terdapat dua klaster kepemilikan dapur umum atau SPPG yang terafiliasi dengan pejabat teras kementerian:<\/p>\n\n\n\n\n
Konflik Vendor dan Aroma Kebocoran Harga<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\n
MAKI Laporkan Dugaan Monopoli Ratusan Dapur oleh Oknum Pejabat<\/h3>\n\n\n\n