\n<\/p>\n
PORTALUTAMA.NET,JAKARTA \u2014 Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi isu serius dalam dunia perbankan belakangan ini. Sejumlah isu mengiringi hal tersebut.<\/p>\n
Pengurus Pusat Muhammadiyah disebut mengusulkan kadernya masuk di jajaran komisaris bank plat merah itu. Sosok yang diusulkan untuk jadi komisaris adalah Abdul Mu’ti.<\/p>\n
Namun usulan tersebut tidak diakomodasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Benarkah demikian?<\/p>\n
Analis Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marzuki DEA memberi pandangannya. Menurutnya, ada alasan lain Muhammadiyah menarik dananya dari BSI selain karena isu tersebut.<\/p>\n
\u201cKalau tanggapan publik bahwa karena ada komisaris yang tidak diakomodir oleh RUPS saya rasa relatif kebenarannya, karena itu bersifat politis,\u201d kata Marzuki kepada fajar.co.id, Kamis (13\/6\/2024).<\/p>\n
Sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas itu menyebut Muhammadiyah paham mengenai Good Corporate Governance (GCG).<\/p>\n
\u201cSaya kira Muhammadiyah paham, bahwa hal seperti itu merupakan keputusan bersama para peserta RUPS, jadi tidak bisa dicampuri, karena bisa justru salah Muhammadiyah kalo paksakan maunya,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Alih-alih alasan politis, menurutnya Muhammadiyah melakukan hal tersebut hanya karena bisnis. Mengingat dana Muhammadiyah memang selama ini berkonsentrasi disimpan di BSI.<\/p>\n
\u201cJadi mungkin memang murni bersifat bisnis saja. Karena prinsip bisnisnya adalah simpanan tidak terkonsentrasi, ada pemerataan penempatan, berkeadilan, dan terutama dimaksudkan memajukan usaha umat khususnya yang bergerak di sektor UMKM,\u201d jelasnya.<\/p>\n