Jusuf Kalla, Hassan Wirajuda, dan Yudhoyono: Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste melalui KKP

Hafid Abbas
Dirjen Perlindungan HAM RI 2000-2006

Fajar.co.id – Hubungan Indonesia dan Timor Leste pasca-referendum 1999 merupakan salah satu episode paling kompleks dalam sejarah hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, terdapat tuntutan keadilan atas pelanggaran HAM berat yang
terjadi selama hampir seperempat abad integrasi dan terutama pasca-jajak pendapat 1999. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas politik, hubungan bilateral, dan masa depan kedua bangsa. Dalam ketegangan inilah muncul pilihan strategis yang tidak biasa: menolak internasionalisasi kasus dan memilih jalan rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Keputusan ini tidak lahir secara kebetulan. Ia merupakan hasil kalkulasi politik, kearifan,diplomasi intensif, dan visi kepemimpinan yang kuat dari tokoh-tokoh kunci Indonesia—Jusuf Kalla, Hassan Wirajuda, dan Susilo Bambang Yudhoyono—serta mitra mereka di Timor Leste seperti Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, dan Mari Alkatiri.

Tekanan Internasional dan Ancaman Statuta Roma

Pada akhir 2004, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan serius dari komunitas internasional. Kofi Annan, Sekjen PBB, mengusulkan pembentukan Commission of Experts (CoE) untuk mengevaluasi efektivitas Pengadilan HAM ad hoc Indonesia terkait kasus Timor Timur. Langkah ini bukan sekadar evaluasi teknis, tetapi berpotensi menjadi pintu masuk bagi mekanisme internasional yang lebih luas, termasuk kemungkinan pengadilan di bawah rezim Statuta Roma.