Dapat Surat dari Forum Guru Besar Indonesia soal Usulan Gibran Mengundurkan Diri, Sekjen PDIP: Suara Seperti yang Harus Didengarkan

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima secara terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang ditujukan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat ini jelas menyoroti terkait polemik ijazah, etika bernegara, hingga legitimasi kepemimpinan nasional, serta memuat usulan agar Gibran mengundurkan diri.

Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut surat ini memang diterima oleh Partai-nya untuk menjadi salah satu aspirasi akademisi untuk didengar oleh pemangku kebijakan.

“DPP PDI Perjuangan menerima surat terbuka yang ditujukan kepada Saudara Gibran Rakabuming Raka: Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional dari Forum Guru Besar Indonesia,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta dikutip Senin (26/10).

Lebih jauh, Hasto mengatakan suara para guru besar ini merupakan bentuk suara yang dipatuhi dan mendapat perhatian di tingkat Nasional tentunya.

Ada harapannya Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai di DPR tidak mengabaikan aspirasi tersebut.

“Suara-suara seperti inilah yang juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo, oleh partai-partai di DPR,” tegasnya.

Soal tiga persoalan utama dari surat terbuka Guru Besar ini menyoroti soal poin-poin besar.

Untuk poin pertamanya membahas soal runtuhnya keteladanan dan etika bernegara. 

Kemudian untuk poin keduanya, munculnya krisis legitimasi di mata generasi muda dan institusi pendidikan. 

Dan untuk poin ketiganya, potensi beban politik terhadap kepemimpinan nasional serta stabilitas negara.

Sekjen PDIP ini punya pandangan pemimpin yang peka terhadap aspirasi masyarakat semestinya berani melakukan otokritik dan mengambil langkah korektif demi kepentingan bangsa.

“Dan kemudian ya memilih langkah seperti usulan di sini untuk demi kepentingan bangsa dan negara, demi keteladanan, demi dihormatinya etika, ya lebih baik melakukan upaya korektif. Di surat ini disebutkan dengan mengundurkan diri,” ujarnya.

Tegas dalam pesannya ini, Hasto menyebut etika dan norma fundamental dalam politik harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan.

“Buat apa menjadi pemimpin tanpa mendengarkan suara rakyat dan tanpa ada upaya untuk membangun suatu etika dan kebenaran dalam politik,” pungkasnya.

(Erfyansyah/fajar)