Pernyataan Terbaru Jokowi Soal Operasi Politik Menyasar Dirinya atau Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menduga polemik ijazah yang menyeret dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari operasi politik untuk merusak reputasi keluarga mereka. Jokowi menilai, persoalan yang semula berpusat pada dirinya kini kembali mencuat dengan menyasar putra sulungnya tersebut.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Oktober 2026.

Menurut ayah Gibran itu, polemik ijazah itu sengaja dimanfaatkan untuk menurunkan reputasi politik pihak yang menjadi sasaran. Ia tidak memisahkan kemungkinan serangan terhadap dirinya dan Gibran dalam persoalan tersebut.

“Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.

Saat ditanya apakah operasi politik itu menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab singkat, “Ya dua-duanya bisa.”

Meski menilai polemik tersebut bermuatan politik, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkannya. Ia mengatakan tudingan yang diarahkan kepada keluarganya bukan sesuatu yang membuatnya terganggu.

“Buat saya ya biasa saja,” kata dia.

Sikap Partai Politik terhadap Gibran

Di tengah polemik ijazah yang kembali menjadi perbincangan, posisi politik Gibran untuk Pemilu 2029 juga menjadi sorotan. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar belum menyatakan dukungan secara tegas terhadap Gibran untuk kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada periode berikutnya.

Sikap tersebut berbeda dengan dukungan terhadap Prabowo yang telah disuarakan sejumlah partai untuk dua periode kepemimpinan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan sikap politik partai-partai tersebut. Menurut dia, setiap partai memiliki hak untuk menentukan pilihan dan arah dukungannya dalam kontestasi politik.

“Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan keputusan pencalonan Gibran pada 2029 sebagai urusan yang tidak bisa ditentukan hanya oleh dukungan Jokowi. Selain keputusan partai politik, pencalonan juga harus mengikuti ketentuan dan mekanisme pemilu yang berlaku.

Serahkan Persoalan pada Mekanisme Konstitusi

Jokowi sebelumnya juga merespons wacana membawa polemik ijazah Gibran ke ranah politik, termasuk melalui lembaga perwakilan. Ia tidak secara terbuka mendukung ataupun menolak langkah tersebut.