Surya Paloh: NasDem Ikhlas Tak Lolos DPR

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya tetap mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Surya menyebut usulan tersebut merupakan sikap yang konsisten diperjuangkan NasDem dari pemilu ke pemilu. Menurutnya, kenaikan ambang batas diperlukan untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen.

“Karena memang pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini,” kata Surya di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Surya berpandangan jumlah partai yang lebih terseleksi dapat membuat proses demokrasi berjalan lebih efektif dibandingkan sistem multipartai.

“Bagi kami, selected party itu jelas lebih efektif jalannya demokrasi kita dibandingkan dengan sistem multipartai,” ujarnya.

Menariknya, Surya menyadari usulan 7 persen tersebut dapat menjadi tantangan bagi partainya sendiri.

Ia menyebut berdasarkan survei yang diketahuinya, posisi NasDem berada di kisaran 4 persen. Namun, kondisi itu tidak membuat NasDem mengubah usulannya.

Surya bahkan mengatakan NasDem siap menerima konsekuensi apabila ambang batas 7 persen membuat partainya gagal memperoleh kursi di DPR.

“NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi, NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi,” kata Surya.

Ia menyebut sikap tersebut sebagai upaya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai.

“Itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai,” imbuhnya.

Meski demikian, angka 7 persen belum disebut sebagai angka final. Surya mengatakan NasDem tetap membuka ruang bagi partai politik lain untuk menyampaikan pandangan dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Enggak bersikeras. Usulan pertama 7 persen. Kawan-kawan lain boleh berbicara,” kata Surya.

Surya juga mendorong pembahasan RUU Pemilu segera diselesaikan. Ia berharap revisi aturan tersebut dapat rampung tahun ini dan tidak ditunda hingga tahun depan.

Menurut Surya, UU Pemilu merupakan regulasi strategis yang perlu dibahas secara serius untuk mencari formula baru yang dapat menyempurnakan sistem pemilu.

“Saya pikir, banyak waktu kan kita sebenarnya. Tapi tahun ini bisa diselesaikan, jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunggu tahun depan?” ujarnya.

“Undang-undang Pemilu ini paling strategis sekali untuk menjadi pergumulan kita bersama, untuk mencari pilihan-pilihan yang terbaik untuk lebih menyempurnakan lagi Undang-undang Pemilu yang sudah kita miliki,” sambungnya.