Purbaya Dicopot Saat Jelaskan 40 Perusahaan Cina di DPD, Noorsy: Pemimpin Harus Beri Teladan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan kembali memantik perdebatan. Bukan hanya soal kewenangan Presiden dalam mengganti menteri, tetapi kini perdebatan juga menyangkut etika pemerintahan.

Bukan tanpa sebab etika ini dibahas, pasalnya pencopotan Purbaya terjadi saat sang menteri masih menjalankan tugas kenegaraan. Purbaya saat itu masih menjalani rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI, Bappenas, dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan.

Perdebatan soal etika ini kemudian muncul dalam sebuah diskusi antara ekonom Ichsanuddin Noorsy dan Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin.

Ahmad Alimuddin sebelumnya berpandangan bahwa pergantian Purbaya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, tidak ada persoalan selama proses tersebut tidak melanggar aturan negara, etika, maupun moral.

“Ketika pemecatan Purbaya itu suka-suka Presiden, langsung diskakmat Prof. Noorsy,” demikian konteks perdebatan yang kemudian berkembang pada persoalan etika dalam penggunaan kewenangan Presiden.

Ahmad menilai pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden dan karena itu sah dilakukan.

“Saya kira pergantian ini kan sah-sah saja, karena memang itu hak prerogatif Presiden. Dan saya kira nggak ada hal yang dilanggar baik secara etik ataupun moral, ataupun secara aturan negara,” ujarnya dikutip YouTube Okezone, Senin (21/9/2026).

Namun, Ichsanuddin mempersoalkan hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Noorsy, persoalannya bukan semata-mata apakah Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri. Ia menyoroti cara dan momentum ketika keputusan tersebut disampaikan.

“Kalau pendekatan normal, itu dia tunduk pada moral, etik, dan norma. Anda jangan mentang-mentang bicara Anda berkuasa, Anda suka-suka mencopot orang, nggak bisa,” tegas Noorsy.

Bagi Noorsy, momentum tersebut justru menjadi inti persoalan. Ia menyebut tindakan tersebut dalam konteks civility war, yang menurutnya menggambarkan persoalan mengenai etika dalam kehidupan berbangsa ketika kewenangan formal dijalankan tanpa memperhatikan norma yang berkembang di masyarakat.

“Ini etika bangsa Timur. Jangan salah lho, pesan Presiden seperti itu, telepon Prasetyo Hadi untuk menyatakan Purbaya copot di tengah DPD. That is civility war,” kata Noorsy.

Ia kemudian menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak berhenti pada ada atau tidaknya kewenangan Presiden tetapi menyangkut pada etika.

“Kalau kita melihat dia sebagai civility war, maka problemnya adalah Anda bisa seenaknya melakukan tindakan tanpa mengindahkan etika yang sedang hidup di masyarakat,” ujarnya.