Jimly Asshiddiqie Usul Ambang Batas Parlemen 0 Persen, Fraksi DPR Dibuat 2 Saja

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wacana ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen mendapat sorotan dari eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

“Naik 5 persen dan berlaku nasional DPR atau DPRD sangat baik untuk konsolidasi politik,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X, Kamis (18/9/2026).

Namun menurutnya, wacana tersebut pasti akan ditentang oleh pihak lain, baik warga maupun partai politik di luar DPR saat ini.

“Tapi pasti juga ditantang warga yang tidak puas dengan kinerja 8 parpol di DPR sekarang dan ingin ada saluran lain,” ucapnya.

Jimly pun menyarankan alternatif ambang batas parlemen menjadi nol persen dengan skema fraksi yang disederhanakan.

“Alternatifnya bisa threshold di 0 persen saja tapi fraksi di DPR dibuat 2 saja: pemerintah vs non pemerintah,” terangnya.

Gerindra Setuju 5 Persen

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya menyepakati ambang batas parlemen 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut dibicarakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang berlangsung ketika dirinya sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke New Delhi, India.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” katanya.

Menurut Sugiono, Gerindra dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah akan kembali menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah hal lain yang berkaitan dengan revisi UU Pemilu.

“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi,” katanya.

Sugiono memastikan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) belum dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat atau yang tersisa tetap bisa terakomodir dengan baik,” katanya.

PDIP Sebut Ideal

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut usulan ambang batas parlemen 5 persen merupakan angka yang ideal untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik.

“Angka 5 persen itu ideal. Pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan. Jadi, semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan,” ucap dia ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.