GAPKI Soroti Ancaman terhadap Ekosistem Rantai Pasok Sawit

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan catatan kritis atas maraknya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun dalam Forum Multipihak bertajuk “Memperkuat Rantai Pasok Sawit yang Transparan, Inklusif, dan Berkelanjutan” yang digagas United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Kamis (10/9).

Forum ini dihadiri jajaran Kemenko Perekonomian, kementerian terkait, asosiasi petani sawit, mitra pembangunan internasional, akademisi, dan masyarakat sipil.

Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menegaskan bahwa industri kelapa sawit Indonesia merupakan penopang utama perekonomian nasional sekaligus sumber penghidupan jutaan petani dan pekerja.

“Transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan di tengah dinamika pasar global yang semakin menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab sosial lingkungan dari setiap rantai produksi kita,” ujarnya.

Transparansi berarti membangun sistem ketertelusuran terpercaya dari kebun hingga produk akhir. Inklusivitas menegaskan komitmen agar petani dan pekebun rakyat ditempatkan sebagai mitra sejajar.

Keberlanjutan menjadi fondasi jangka panjang agar industri terus tumbuh sesuai prinsip planet, people, prosperity tanpa mengorbankan hutan dan hak asasi manusia.

GAPKI berkomitmen mendukung ketiga pilar melalui penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), peningkatan kapasitas petani, digitalisasi rantai pasok, dan dialog terbuka.

PKS Non-Konvensional Dinilai Ganggu Ekosistem Sawit

Isu pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun diulas secara mendalam oleh Pengurus Bidang Sustainability GAPKI, Agam Fatchurrochman.

“Ekosistem sawit itu sebetulnya adalah ekosistem paling rapi dibandingkan dengan komoditas yang lain,” ujarnya.

Agam menyebut lebih dari 1.200 PKS, lebih dari 80 kilang pengolahan (refinery), dan lebih dari 150 negara tujuan ekspor merupakan bukti integrasi ekosistem yang sudah terbangun. Namun, ia mengingatkan agar tata niaga yang sudah baik ini jangan sampai menjadi rusak karena kemunculan PKS tanpa kebun.

Agam memaparkan bahwa pencurian dan penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) kini semakin marak. Bahkan tingkat pencurian di sejumlah kebun anggota GAPKI mencapai 50–60%.

Selaras dengan fenomena itu, Ia menyoroti kemunculan loading ramp atau peron liar yang mengubah kawasan kebun dari kondisi aman menjadi kawasan yang rawan konflik. Ada kecurigaan bahwa PKS tanpa kebun menjadi penadah hasil curian. Menurutnya, persoalan ini memerlukan pengawasan bersama, tidak bisa ditangani sendiri oleh perusahaan.