Prabowo Minta Semua Warga Punya Rekening Bank, Ini Skemanya

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Pemerintah menilai kepemilikan rekening akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk transaksi digital dan penyaluran program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Airlangga mengatakan pemerintah telah membahas kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.

Meski tingkat inklusi keuangan sudah tinggi, pemerintah masih ingin memperluas akses tersebut. Sebab, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan apakah masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga bagaimana layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rekening Disiapkan BRI dan BSI

Untuk merealisasikan arahan tersebut, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui perbankan.

Dua bank yang disebut akan terlibat dalam penyediaan rekening tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Skema ini diharapkan dapat membuat kepemilikan rekening menjadi lebih merata, termasuk bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses terhadap rekening bank.

Pemerintah juga akan memanfaatkan data kependudukan sebagai bagian dari proses tersebut.

Data masyarakat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Dengan integrasi data tersebut, pemerintah berharap proses penyediaan rekening dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan.

Selain rekening bank, pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).