Prabowo Perintahkan Karhutla Diusut Tuntas, 138 Tersangka dan 8 Korporasi Diproses

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas terkait dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

Prabowo memerintahkan aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, baik oleh individu maupun yang melibatkan korporasi.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Tak hanya itu, pemerintah membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.

Sanksi tersebut termasuk pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU).

Langkah ini diambil di tengah proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus karhutla.

Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 138 tersangka tengah diproses secara pidana. Selain individu, terdapat delapan korporasi yang juga menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran.

Selain proses pidana, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap puluhan perusahaan lainnya.

Penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian serius pemerintah dalam rapat tersebut. Pasalnya, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mengganggu sektor lainnya dan menjadi perhatian global.

Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Erupsi Anak Krakatau

Selain membahas karhutla, rapat terbatas tersebut juga menyoroti perkembangan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pemerintah bergerak cepat melakukan mitigasi, khususnya di sektor transportasi dan kesehatan, menyusul sebaran abu vulkanik.

Sebanyak delapan bandara dilaporkan terdampak dan harus melakukan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanik.

Untuk mengantisipasi terganggunya mobilitas masyarakat, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 10 bandara alternatif yang berada dalam kondisi siaga dan dapat beroperasi selama 24 jam.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas transportasi darat gratis melalui DAMRI dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) bagi penumpang yang terdampak gangguan penerbangan.

Bagi penumpang yang terdampak penutupan bandara, pemerintah juga memberikan jaminan pengembalian dana atau refund tiket hingga 100 persen.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan masyarakat tetap memiliki pilihan transportasi di tengah gangguan operasional penerbangan akibat aktivitas vulkanik.