​Sinergi Gerakan Pemberdayaan Perempuan Pesisir dan Kepulauan Perlu Diperkuat​

Oleh: Andi Muhammad Jufri (Tenaga Ahli Wamen KPPPA/Anggota Ikatan Sarjana Kelautan Unhas)

​PORTALUTAMA.NET – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, narasi keberlanjutan dan kedaulatan Indonesia tak pernah bisa dilepaskan dari wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Namun, di balik jargon megah ekonomi biru, terdapat satu pilar utama yang kerap terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan nasional: keberadaan dan peran strategis perempuan pesisir dan kepulauan.
​Dari belasan ribu desa pesisir di Indonesia, belasan hingga puluhan juta perempuan menggantungkan hidupnya di kawasan garis pantai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta berbagai organisasi mencatat bahwa dari 56 juta jiwa yang terlibat dalam rantai aktivitas perikanan—mulai dari penangkapan, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran—sekitar 39 juta di antaranya adalah perempuan. Mereka bukan sekadar pendamping keluarga, melainkan tulang punggung ekonomi domestik, pengolah hasil laut, pengumpul biota laut di wilayah dangkal dan mangrove, hingga penopang utama keluarga saat cuaca ekstrem melumpuhkan sektor perikanan tangkap.

Sayangnya, kontribusi raksasa tersebut masih harus berhadapan dengan tembok tebal kerentanan multidimensi.

Kerentanan Berlapis Perempuan Pesisir
​Terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dialami perempuan di wilayah pesisir dan kepulauan saat ini:
​Bias Gender dan Eksklusi Hukum
Hingga hari ini, pengakuan legal terhadap perempuan nelayan masih sangat minim. Banyak KTP perempuan pesisir yang status pekerjaannya hanya dicatat sebagai “Mengurus Rumah Tangga”. Dampaknya, mereka tereksklusi dari akses bantuan alat tangkap, perlindungan sosial, asuransi kecelakaan kerja, hingga kartu profesi seperti Kartu KUSUKA.

Beban Ganda (Double Burden)
Ketika krisis iklim memicu cuaca buruk dan menurunkan hasil tangkapan laut, pendapatan nelayan laki-laki merosot drastis. Perempuan pesisir lantas terpaksa mengambil alih peran pencari nafkah utama dengan bekerja di sektor informal, sembari tetap memikul tanggung jawab pekerjaan domestik penuh tanpa jeda.
​Krisis Iklim dan Perampasan Ruang Hidup
Kenaikan permukaan air laut, abrasi, dan intrusi air asin menyebabkan krisis air bersih dan sanitasi—sebuah dampaknya yang dirasakan paling berat oleh perempuan secara biologis maupun sosial. Di sisi lain, proyek-proyek pertambangan pasir laut, reklamasi, hingga ekspansi industri ekstraktif kerap menggusur kawasan pemukiman serta memutus akses perempuan terhadap wilayah kelola laut.
​Marjinalisasi Keputusan dan Layanan Dasar
Suara perempuan pesisir amat jarang diakomodasi dalam penyusunan kebijakan tata ruang laut (RZWP3K) maupun musyawarah publik. Keterisolasian wilayah kepulauan terpencil juga membuat mereka rentan terhadap keterbatasan akses kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan yang rendah, hingga maraknya pernikahan usia anak akibat tekanan ekonomi.