Gubernur Andi Sudirman Paparkan 4 Alasan Pilih Mekanisme Pembangunan Tahun Jamak atau Multiyears

PORTALUTAMA.NET,MAKASSAR — Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan progres yang positif.

Dengan total anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp3,7 Triliun melalui skema tahun jamak 2025-2027.

Proyek mercusuar ini bernama Multi Years Project (MYP) yang menyasar perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektar sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.

Adapun untuk pembangunan proyek ini diketahui anggarannya bersumber dari hasil efisiensi APBD dan ditargetkan rampung tahun depan.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan empat alasan Pemprov Sulsel memilih mekanisme pembangunan tahun jamak (multiyears) dibandingkan dengan penganggaran tahun tunggal (single year).

Untuk alasan pertama adalah menjamin ketuntasan dan kesempurnaan pengerjaan fisik bangunan. Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa durasi satu tahun tidak cukup untuk merampungkan fasilitas penunjang proyek berskala besar. Misalnya pengerjaan jalan. 

Ia mengungkap untuk skema tahun tunggal berisiko memicu kerusakan baru pada celah jalan akibat perbedaan masa pakai beton atau aspal serta paparan cuaca pancaroba.

“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit. Pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak saja supporting facility gedung-gedungnya masih belum ditambahkan. Begitu juga jalan. Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya, dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” urai Andi Sudirman.

Lalu untuk alasan kedua, ini berfokus pada efisiensi biaya dan waktu lelang. Pelaksanaan tender satu kali untuk paket pengerjaan bernilai besar dinilai jauh lebih hemat ketimbang harus mengulang proses lelang berkali-kali untuk paket bernilai kecil.

“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda. Karena akan ada losses di budgeting penganggarannya, dan ada yang kemudian penganggarannya akan double ketika kita menganggarkan,” paparnya.

Alasan ketiga berkaitan dengan upaya menarik keterlibatan kontraktor berskala nasional demi menjaga mutu pengerjaan. Paket pekerjaan bernilai besar membuka ruang bagi perusahaan BUMN untuk masuk, sebab mereka terbentur aturan batas minimal nilai tender.