Anak Buah Prabowo Usul Medsos Daftar Pakai KTP dan Nomor HP, Khawatir?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintahan RI M Qodari mengusulkan agar pembuatan akun media sosial (medsos) ke depan menggunakan identitas resmi, seperti KTP dan nomor telepon seluler.

Menurut Qodari, aturan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi penyebaran hoaks. Sebab, menurut dia, banyak informasi bohong beredar melalui akun-akun anonim.

Hal itu disampaikan Qodari seusai menghadiri forum koordinasi humas di Mako Marinir, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

“Kalau saya lihat ya, hoaks itu biasanya keluar dari akun-akun anonim,” kata Qodari.

Qodari mengatakan, pengurangan akun anonim dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan penyebaran informasi palsu di media sosial.

Karena itu, dia mengusulkan agar setiap akun media sosial memiliki dasar identitas yang jelas, misalnya nomor HP atau KTP.

“Jadi ya cara menurunkan hoaks itu adalah dengan mengurangi akun anonim. Nah, agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP,” jelasnya.

Menurut Qodari, penggunaan nomor telepon seluler sebenarnya sudah berkaitan dengan identitas kependudukan. Dia kemudian mengaitkan mekanisme tersebut dengan persoalan penipuan yang marak terjadi di media sosial.

Dia menyinggung berbagai modus penipuan, mulai dari investasi hingga love scam.

“Apalagi, menurut saya, saat ini media sosial banyak penipuan, baik investasi ataupun love scam,” ujarnya.

Qodari meyakini kewajiban mencantumkan identitas dalam pembuatan akun dapat membuat pengguna lebih berhati-hati ketika mengunggah maupun menyebarkan informasi.

Menurut dia, ketika anonimitas dikurangi, penyebaran hoaks juga berpotensi ikut menurun.

“Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoaks itu akan berkurang,” kata Qodari.

Meski demikian, Qodari belum menjelaskan secara rinci mekanisme penerapan usulan tersebut. Dia mengatakan hal itu masih perlu dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut.

“Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Qodari menilai disinformasi, fitnah, dan kebohongan merupakan persoalan yang perlu ditangani bersama.

Dia membedakan antara media pers dengan konten yang menurutnya sengaja menyebarkan hoaks dan fitnah.

“Pers itu kawan, media sosial itu kawan, tapi DFK pasti lawan, pasti musuh karena kan sesuai dengan namanya dia kan hoaks dan fitnah ya, tidak sesuai fakta, dia tidak punya peristiwa,” terangnya.

Qodari pun mendorong adanya solusi yang dapat menangani penyebaran informasi palsu secara lebih sistematis.