Lenis Kogoya Ultimatum TPNPB-OPM: Hentikan Kekerasan dan Tinggalkan Wamena

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, menyampaikan pernyataan tegas kepada juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dan kelompoknya di Tanah Papua.

Lenis meminta TPNPB-OPM menghentikan seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil serta meninggalkan wilayah Wamena dan sekitarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Lenis di tengah meningkatnya perhatian terhadap situasi keamanan di Papua. Ia menyoroti sejumlah aksi kekerasan yang disebutnya berdampak terhadap masyarakat sipil, termasuk guru, misionaris, penginjil, serta warga asli Papua.

Menurut Lenis, tindakan intimidasi, penganiayaan, pembunuhan, hingga pembakaran fasilitas pendidikan tidak boleh terus terjadi.

“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026).

Tiga Poin yang Disampaikan Lenis

Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua tersebut menyampaikan tiga poin utama kepada TPNPB-OPM.

Pertama, ia meminta penghentian penyebaran isu yang dinilai provokatif serta ancaman terhadap warga sipil maupun pemerintah daerah.

Kedua, Lenis meminta kelompok tersebut meninggalkan wilayah Wamena dan sekitarnya. Menurut dia, langkah itu diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, termasuk persiapan masyarakat menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketiga, Lenis meminta seluruh aksi kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya dihentikan.

Singgung Mandat Adat

Lenis menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut melindungi masyarakat sipil Papua. Ia menyebut mandat tersebut bersumber dari masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua serta ketentuan konstitusi.

Ia juga memperingatkan bahwa jika tiga poin yang disampaikannya tidak diindahkan, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat dari tujuh wilayah adat Papua akan berkumpul untuk menentukan sikap.

“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegasnya.

Lenis turut mengingatkan rekam jejaknya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua. Salah satunya terkait sikapnya yang pernah menolak pelabelan OPM sebagai kelompok teroris dengan alasan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sipil di wilayah perkotaan maupun pedalaman.