Ekonom UGM Ungkap Tantangan Serius BI Usai Perry Warjiyo Mundur, Independensi Disorot

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah secara resmi menerima pengunduran diri Perry pada akhir Juli 2026. BI kemudian menunjuk Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara. BI memastikan fungsi dan kewenangan bank sentral tetap berjalan selama proses pergantian kepemimpinan.

Perry disebut mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Dengan demikian, spekulasi mengenai penyebab pengunduran dirinya perlu dipisahkan dari fakta resmi yang telah disampaikan pemerintah dan BI.

Di tengah proses transisi tersebut, perhatian pasar kini tertuju pada siapa yang akan menjadi Gubernur BI definitif serta arah kebijakan yang akan dibawa pemimpin baru.

Ekonom Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudhistira Hendra Pramana, mengatakan respons negatif pasar terhadap kabar pengunduran diri Perry sebaiknya tidak langsung diartikan sebagai kepanikan.

Menurut dia, reaksi tersebut merupakan bentuk rational updating, yakni penyesuaian ekspektasi pelaku pasar setelah memperoleh informasi baru yang dinilai penting.

“Respons negatif tersebut harus kita pahami sebagai rational updating, bukan kepanikan. Ini ditandai dengan pola yang selalu muncul ketika pengunduran diri pejabat terjadi dan pasar akan menunggu langkah pemerintah selanjutnya, dalam hal ini siapa yang akan menggantikan Perry Warjiyo,” ujar Yudhistira, dikutip dari situs resmi UGM, Minggu (9/8/2026).

Pasar Menunggu Pengganti Perry

Menurut Yudhistira, ketidakpastian mengenai figur yang akan memimpin BI secara definitif menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku pasar bersikap hati-hati.

Pasar tidak hanya memperhatikan nama calon gubernur baru, tetapi juga akan mencermati rekam jejak, kredibilitas, kapasitas, serta arah kebijakan yang akan ditempuh.

Hal ini penting karena gubernur BI memiliki posisi strategis dalam menentukan bauran kebijakan moneter, termasuk kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, serta berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Yudhistira menilai tantangan tersebut semakin besar karena volatilitas nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian.

Fluktuasi rupiah dapat meningkatkan biaya modal (cost of capital) sekaligus biaya lindung nilai (hedging) bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang memiliki transaksi dalam valuta asing.

Karena itu, menurut dia, pasar saat ini sedang menunggu kejelasan mengenai arah kebijakan BI dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.