Kemnaker Turun Tangan Dampingi Perusahaan Rekrut Pekerja Disabilitas

Sekjen Cris Kuntadi tinjau 4 usaha di Malang-Blitar. “Kami pastikan perusahaan tidak jalan sendiri dari rekrutmen sampai alat bantu kerja“.

PORTALUTAMA.NET, BLITAR — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen mengawal hak kerja penyandang disabilitas lewat pendampingan langsung ke perusahaan.

Pendampingan itu tidak berhenti di rekrutmen. Kemnaker juga bantu pemetaan jabatan, penyesuaian lingkungan kerja, hingga penyediaan alat bantu sesuai ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” kata Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi.

Cris menyampaikan itu saat meninjau perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026. Turut hadir Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Firmanuddin.

Apresiasi 4 Usaha: Lampaui Kuota 1%, Pekerjakan Disabilitas Mental dan Intelektual

Dalam kunjungan, Kemnaker mengapresiasi empat entitas usaha: PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah.

Keempatnya dinilai membangun tempat kerja inklusif dan sudah melampaui kewajiban kuota 1% sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegas Cris.

Kemnaker menyorot keberanian mereka membuka ruang kerja untuk ragam disabilitas yang kerap kena stigma. Rumah Batik Kinarsih mempekerjakan disabilitas mental. PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah merangkul disabilitas intelektual atau tunagrahita.

“Stigma Hambatan Terbesar, Tapi Mereka Buktikan Bisa Produktif”

Menurut Cris, stigma jadi penghalang utama penyandang disabilitas masuk dunia kerja. Namun empat usaha itu membuktikan sebaliknya.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” ujarnya.

Kemnaker berharap praktik baik di Malang dan Blitar ini menular ke daerah lain. Tujuannya: kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkas Cris. (sam/fajar)